Beban Besar Kementerian Haji dan Umrah: Menghapus Korupsi

Jakarta: Kementerian Haji dan Umrah dinilai memiliki beban besar. Salah satunya menyelesaikan dan meminimalkan terjadinya praktik korupsi saat penyelenggaraan ibadah haji berlangsung.

"Memang mandatnya adalah melakukan pelayanan dan membuat tata kelola penyelenggaran ibadah haji ke depan itu berintegritas dan transparan dalam hal kemudian seluruh layanan, seluruh tata kelolanya karena harapan publik ini kan sangat tinggi sekali terhadap kementerian haji dan umroh yang baru saja disahkan oleh DPR," kata Ketua Komnas Haji dan Umroh, Mustolih Siradj, dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 29 Agustus 2025.

Mustolih mengigatkan jangan sampai ada kesan praktik yang kurang baik dilanjutkan di kementerian yang baru ini. Diharapkan, pembentukan kementerian baru membuat pengelolaan dan penyelenggaraan haji dan umrah lebih baik.

"Kemudian visi yang berbeda begitu dari yang sebelumnya dan ini kan diberikan keleluasaan kementerian haji dan umroh itu untuk mengurusi segala sesuatu tentang haji dan umroh," ungkap Mustolih.
 

Baca juga: Kementerian Haji Disambut Baik KPK

Hal senada disampaikan KPK. Lembaga Antikorupsi itu menyambut baik keputusan pemerintah dan DPR membentuk Kementerian Haji dan Umrah tersebut.

"Tentu kan kalau dibentuk kementerian baru akan lebih fokus mengurusi itu saja, khusus mengurusi tentang haji ini,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

KPK meyakini pemerintah dan DPR tidak membuat kesalahan dalam pembentukan Kementerian Haji. Pelayanan sampai penganggaran kini diyakini akan lebih terfokus.

"Kan di sini ada juga pengelolaan dana haji, ada badan haji, dan lain-lain, jadi, tentu akan lebih fokus kita harapkan seperti itu,” ujar Asep.