DPR Janji Buat Regulasi Terkait Perlindungan Pekerja Ojol

Jakarta: DPR janji bakal merumuskan undang-undang (UU) sebagai payung hukum untuk pekerja atau pengemudi ojek online (ojol). Beleid itu serupa seperti yang telah diterapkan Malaysia dengan UU Pekerja Gig dan Singapura dengan UU Pekerja Platform.

"DPR sekali lagi berkomitmen terkait dengan kekosongan, Perpres ataupun nanti undang-undang. Karena undang-undang kan, kalau tadi saya baca juga memang Malaysia ada undang-undang pekerja lepas kan, di Singapura," ujar Saan saat menerima audiensi serikat pekerja ojol di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 September 2025.

DPR tengah merumuskan revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun, kata Saan, tak tertutup kemungkinan bisa dibuat payung hukum khusus pekerja ojol.

"Nah di kita kan sekarang di Komisi V kan sudah juga dibahas undang-undang soal lalu lintas dan apa, jalan ya bisa jadi di situ atau undang-undang tersendiri," kata Saan.