Jakarta: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Taruna Ikrar mengatakan terdapat 12 langkah pencegahan keracunan makanan. Langkah ini sangat penting bagi program makan bergizi gratis (MBG).
“Pencegahan pertama tentang budaya keamanan pangan, lingkungan, bangunan atau fasilitasnya, peralatan pengolahan, pembersihan dan sanitasi, higienitas, bahan kemasannya, pencegahan kontaminasi di dapur, pengendalian faktor risiko karena setiap makanan pasti ada risikonya dan kita berikan pengetahuan itu pada SPPG,” kata Taruna di Jakarta, Rabu, 21 Mei 2025.
Hal tersebut dibeberkan Taruna, saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI. Langkah lain, terkait dengan produk akhir sajian, dan distribusi pangan.
Terpenting, kata dia, adalah pengendalian hama serta penanganan limbah. Taruna mengatakan kebersihan sangat penting, karena limbah akan bermanifestasi dan memunculkan banyak hama.
"Ada lalat, tikus dan lainnya yang pada hari berikutnya tetap dipakai itu bisa menimbulkan berbagai penyakit,” lanjut Taruna Ikrar.
Menurut dia, 12 hal itu belum dipenuhi di beberapa tempat atau di SPPG (Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi). Taruna Ikrar juga menambahkan bahwa titik kritis program MBG dari hulu ke hilir di antaranya penerimaan bahan baku pangan atau bahan kemasan, baik pangan olahan atau pangan siap saji sebagai bahan baku itu sangat penting.
"Nah kita ingin membantu mulai dari penerimaan. Minimal kalau bukan Badan POM yang turun kita bisa membimbing SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) supaya penelusuran dan pengecekannya berjalan. Itulah kenapa kita butuh tambahan waktu mengajarkan kepada calon SPPI,” tegasnya.
Penyimpanan juga dikatakan sangat penting karena perubahan suhu sedikit saja bahan bakunya bisa berubah menjadi basi atau pasteurisasi rusak yang akan sangat berbahaya.
“Kemudian proses pengolahan dan seterusnya hingga makanannya sampai ke anak sekolah atau yang menerima manfaat. Kita juga ingin menyampaikan kepada SPPI bahwa pencucian dan pengeringan penyimpanan itu sangat penting,” kata Kepala BPOM.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan bahwa sejauh ini. kunjungan
BPOM ke SPPG di 30 provinsi masih terbatas.
Dadan membeberkan dalam 106 kunjungan dari Badan POM ke SPPG mulai dari Aceh, Bali, hingga Sumatra Utara. Pihaknya belum ada berkunjung justru di Banten, Kalimantan Selatan, Lampung, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
"Yang paling sering mengecek kami justru di NTT. Jadi kelihatannya Badan POM NTT sangat aktif dalam melakukan kunjungan untuk melihat bagaimana kondisi higienis di SPPG dan termasuk memberikan saran,” jelas Dadan.
Dalam pelatihan yang dilakukan oleh BGN mulai dari SPPI sampai penjamah makanan, pihaknya selalu melibatkan Badan POM. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan Instruksi Presiden terkait MBG.
Dalam operasional, BGN berlandaskan pada Instruksi Presiden terkait bagaimana lembaga lain bisa terlibat. Sekaligus, menjadikan instruksi Presiden Prabowo, sebagai mandat utama.
"Untuk lebih aktif terlibat dalam program MBG dengan fokus pada keamanan pangan di antaranya Badan Pangan Nasional, Badan POM dan Kementerian Kesehatan,” kata dia.
Streaming