DKPP Terima Laporan Pengadaan Jet Pribadi oleh KPU

Koalisi masyarakat memperlihatkan bukti pelaporan KPU ke DKPP. Foto: MI/Tri Subarkah.

DKPP Terima Laporan Pengadaan Jet Pribadi oleh KPU

Tri Subarkah • 22 May 2025 16:17

Jakarta: Koalisi masyarakat sipil mengadukan seluruh komisioner dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pengaduan dibuat terkait penyewaan jet pribadi yang digunakan KPU RI saat penyelenggaraan Pemilu 2024.

Laporan disampaikan Transparency International Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia.

"Kami melakukan pelaporan terkait dengan pengadaan dalam hal penyewaan jet pribadi dalam konteks penyelenggaraan pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU RI," ujar advokat dari Themis Indonesia, Ibnu Syamsu saat ditemui di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025.

Menurut Ibnu, penyewaan jet itu telah mencoreng prinsip kejujuran, proporsional, akuntabel, dan efisiensi. Berdasarkan pemantauan koalisi, jet yang disewa KPU itu tidak sesuai tujuan awalnya, yaitu distribusi logistik.

"Pengadaan jet pribadi ini asumsinya untuk menjangkau daerah-daerah yang terpinggir dan kemudian tidak bisa diakses oleh pesawat komersil, tetapi dari pemantauan Tren Asia ditemukan banyak perlintasan yang itu adalah ke kota-kota besar, misalkan ke Bali, Makassar,"  ungkap dia.
 

Baca juga: 

KPK akan Verifikasi Laporan Sewa Jet Pribadi KPU


Sebelumnya, koalisi juga sudah mengadukan pengadaan sewa jet pribadi oleh KPU RI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan, jet pribadi itu digunakan karena masa kampanye Pemilu 2024 yang singkat.

Adapun kebijakan yang diambil KPU RI saat itu diklaim Afif mampu menjawab permasalahan distribusi logistik yang kerap terjadi. Dengan menggunakan jet pribadi, ia menyebut tidak ada permasalahan sangat serius terkait logistik pada Pemilu 2024 lalu, misalnya salah kirim surat suara.

Di samping itu, penggunaan private jet juga memungkinkan jajaran KPU RI melakukan inspeksi mendadak ke daerah-daerah untuk mengetahui kesiapan jajaran di daerah.

"Kegagalan pemilu itu kan ada dalam bayang-bayang kita sebagai penyelenggara. Kan tidak gampang ngurus pemilu," kata Afif.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Anggi Tondi)