Bupati Enos Temui Menko Kumham Imipas Bahas Pembangunan Lapas Baru

Jakarta: Bupati Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) Lanosin atau yang akrab disapa Enos menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, pada Rabu, 14 Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas permohonan layanan paspor di wilayah OKU Timur dan percepatan pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) baru.

Bupati Enos menjelaskan sejak 2015, Pemerintah Kabupaten OKU Timur telah menghibahkan lahan untuk pembangunan lapas baru. Pada 2023, sertifikat tanah telah diterbitkan sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah.

Namun, kendala keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama. Sehingga, pembangunan fisik lapas belum dapat dimulai.

“Kami mohon dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat agar pembangunan lapas ini bisa segera terealisasi. Pembangunan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang peningkatan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan layak,” Enos dalam keterangannya, Sabtu, 17 Mei 2025.
 

Baca Juga:  Buntut Kerusuhan Narapidana di Muara Beliti, Pemerintah Diminta Benahi Tata Kelola Lapas

Dia menilai kondisi lapas sudah sangat padat dan tidak representatif. Terutama, dalam hal keamanan dan pelayanan rehabilitasi bagi warga binaan.

Enos menegaskan fasilitas baru sangat dibutuhkan demi menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih baik. Dia juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan keimigrasian di OKU Timur.

Dia menyampaikan masyarakat di daerahnya selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus paspor, termasuk calon jemaah haji dan umrah.

“Kami mengusulkan agar layanan paspor bisa dihadirkan di Mall Pelayanan Publik (MPP) OKU Timur. Dengan adanya layanan ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan imigrasi tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang banyak,” ujar politikus Partai NasDem itu.

Kehadiran layanan paspor di MPP, lanjut Enos, akan berdampak positif tidak hanya bagi pelaksanaan ibadah, tetapi juga untuk pendidikan, pekerjaan, serta perjalanan luar negeri lainnya yang membutuhkan dokumen resmi.

Melalui pertemuan strategis ini, Enos berharap kedua agenda besar tersebut bisa menjadi prioritas nasional yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

“Kami ingin memastikan negara benar-benar hadir di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan dasar yang adil dan merata,” ujar dia.