Lompatan Besar Tata Kelola Penyelenggaraan Haji

Jakarta: Komisi VIII DPR dan pemerintah menyepakati adanya Kementerian Haji dan Umrah. Terkait dengan hal itu  Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menilai, perubahan ini diperlukan karena bentuk kelembagaan berupa badan dianggap tidak optimal dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan haji dan umrah. 

“Kalau nomenklaturnya menggunakan badan, maka akan banyak keterbatasan teknis, administratif, pelayanan, hingga koordinasi,” ujar Mustolih saat dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 23 Agustus 2025.

Selama ini, penyelenggaraan haji berada di bawah Kementerian Agama yang memiliki jaringan birokrasi hingga tingkat kecamatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), kantor Kandepak, hingga Kanwil. Struktur ini dianggap penting untuk menjawab kebutuhan birokrasi dan pelayanan jamaah yang sebagian besar berasal dari daerah.

Selain itu, perubahan menjadi kementerian dinilai mendesak untuk memperkuat koordinasi dengan Arab Saudi. “Kalau bentuknya badan, akan menyulitkan koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, sehingga tidak apple to apple. Karena mereka menanganinya di level kementerian, maka kita juga harus menggunakan kementerian,” ungkap Mustolih.
 

Baca juga:  Ada Kementerian Haji, Wamensesneg: Tak Masalah

Ia menilai, pembentukan Kementerian Haji akan menjadi lompatan besar dalam tata kelola penyelenggaraan haji agar lebih baik, efisien, dan fokus melayani jamaah. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menekankan pentingnya efisiensi biaya haji.

Selain itu, ada agenda strategis lain yang menunggu koordinasi yaitu pembangunan Kampung Haji atau Indonesian Village di Arab Saudi. Inisiatif ini diharapkan semakin kuat dengan keberadaan Kementerian Haji.

“Dengan adanya Kementerian ini, pemerintah menunjukkan keseriusan melakukan perbaikan besar dalam pengelolaan haji. Ini sejarah besar bagi bangsa kita,” sebut Mustolih. 

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan penyelenggaraan haji tetap ada. Terutama dalam soal anggaran dan infrastruktur. 

“Musim haji terus berjalan dengan tahapan dan timeline yang ketat. Karena itu, adaptasi setelah Kementerian ini disahkan harus dilakukan segera,” ujar Mustolih.