Pemerintah Diminta Jaga Pertumbuhan Industri Tekstil yang Positif

Jakarta: Pemerintah diminta bisa menjaga industri tekstil yang masih tumbuh positif. Sayangnya, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menilai, pertumbuhan positif industri ini justru dibarengi oleh narasi negatif mengenai berbagai kebijakan yang ada.

"Upaya Presiden untuk memajukan ekonomi dan sekarang sudah mulai bangkit dengan tumbuhnya industri tekstil di 2025 mencapai empat persen tetapi digempur narasi negatif oleh asosiasi tekstil semacam ini justru melemahkan," kata dia kepada wartawan, Senin, 24 Agustus 2025.

Menurutnya, pola-pola narasi negatif yang dilakukan seperti banjir impor, pabrik tutup, kalah saing dengan negara lain bertujuan untuk memuluskan usulan insentif fiskal berupa Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) hingga Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

"Padahal penikmat dari instrumen ini ya mereka-mereka khususnya anggotanya, bukan rakyat Indonesia. Satu sisi dilihat sebagai perlindungan, faktanya puluhan tahun supply benang dan kain di dalam negeri tetap kurang dan mahal," ujar Fernando.
 

Baca juga:  Industri Tekstil Dinilai Sedang Bertransformasi

(Ilustrasi. Foto: Dok istimewa)

Melemahkan posisi Indonesia

Fernando tidak mempermasalahkan insentif yang diberikan, namun narasi-narasi negatif itu justru memperlemah posisi Indonesia dalam atraksi investasi dan daya saing tekstil nasional. Padahal seharusnya pelaku usaha diberi proteksi untuk memperkuat supply chain dan investasi.

Salah satu yang disorot adalah jika aturan BMAD impor benang Tiongkok diloloskan maka akan terjadi PHK besar-besaran puluhan ribu orang di tekstil hilir. Fernando mempelajari usulan BMAD sejak 2010 selalu dimulai tebar narasi negatif oleh asosiasi tekstil.

"Untuk itu Rumah Politik Indonesia mengusulkan kepada pemerintah agar asosiasi tekstil yang ada dibubarkan dan dibentuk asosiasi baru yang terdiri pengusaha sejati bukan pengusaha bunglon," tegas Fernando.