Trump Tegaskan Belum Pertimbangkan Kirim Rudal Tomahawk ke Ukraina

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan bahwa dirinya belum mempertimbangkan pengiriman rudal jelajah jarak jauh Tomahawk ke Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One pada Minggu, 2 November 2025.

Saat ditanya apakah ia sedang mempertimbangkan untuk mengirim rudal tersebut, Trump menjawab singkat, “Tidak. Tidak benar.”

Ia juga menegaskan tidak berencana menggunakan aset Rusia yang dibekukan sebagai alat tawar dalam negosiasi, serta menyebut tidak terlibat dalam pembicaraan apa pun yang sedang berlangsung antara Eropa dan Rusia.

“Kadang kamu harus membiarkan mereka bertarung dan menyelesaikannya sendiri,” ujar Trump, ketika ditanya mengenai batas kesabarannya terhadap perang Rusia-Ukraina.

Trump menambahkan bahwa dirinya tidak akan menetapkan tenggat waktu dalam apa yang ia sebut sebagai perang melawan narco-terorisme, dan menolak menjawab pertanyaan soal rencananya melakukan serangan terhadap instalasi militer di Venezuela. Ia juga membantah laporan media yang menyebutkan bahwa serangan militer ke Venezuela akan segera dilakukan.

“Saya belum membuat keputusan soal itu,” ucap Trump, seperti dikutip dari Anadolu, Selasa 4 November 2025.

Ketika ditanya apakah ia membuka kemungkinan pengerahan pasukan atau serangan udara ke Nigeria setelah mengancam negara tersebut dengan tindakan militer atas dugaan pembunuhan umat Kristen, Trump menjawab, “Saya mempertimbangkan banyak hal.”

Dalam kesempatan yang sama, Trump menyinggung kasus tarif impor yang tengah diproses di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ia menyebut perkara tersebut sebagai salah satu keputusan paling penting dalam sejarah AS. Menurutnya, penggunaan tarif merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan nasional.

“Jika kita tidak punya tarif, kita tidak punya keamanan nasional. Dunia akan menertawakan kita karena mereka sudah lama menggunakan tarif untuk mengambil keuntungan dari kita,” ujar Trump.

Mahkamah Agung dijadwalkan menggelar sidang pada Rabu, 5 November 2025, untuk mendengar argumen terkait legalitas penggunaan kewenangan darurat oleh Trump dalam memberlakukan tarif global.

Sebelumnya, sejumlah pengadilan federal menyatakan Trump melampaui batas kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Kewenangan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977, yang seharusnya hanya berlaku terhadap ancaman yang dianggap tidak biasa dan luar biasa.


(Keysa Qanita)