Filipina Merasa Jadi Korban Agresi Tiongkok di Laut China Selatan

Manila: Filipina merasa mendapatkan tekanan dari Tiongkok untuk menyerahkan hak kedaulatan mereka di Laut China Selatan. Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro mengatakan hal tersebut usai bertemu dengan mitranya dari Australia di Canberra.

Pertemuan kelima sejak Agustus 2023 mencerminkan hubungan keamanan yang semakin erat antara kedua negara. Keduanya sama-sama menyuarakan kekhawatiran tentang aktivitas Tiongkok di wilayah perairan sibuk yang diklaim oleh Filipina dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

"Apa yang kami lihat adalah meningkatnya permintaan Beijing agar kami menyerahkan hak kedaulatan kami di wilayah tersebut," kata Teodoro setelah bertemu Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, dilansir dari Channel News Asia, Selasa, 12 November 2024.

Ia menambahkan, Filipina adalah korban agresi Tiongkok.

Filipina dan Australia menandatangani kemitraan strategis pada September 2023 sebelum mengadakan patroli laut dan udara gabungan pertama mereka di Laut China Selatan beberapa bulan kemudian. Tahun ini, Filipina juga bergabung dalam latihan perang di Australia untuk pertama kalinya.

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok mengatakan, Beijing telah mengambil tindakan untuk menegaskan hak-haknya setelah Filipina 'melanggar lebih dulu'.

"Jika Filipina tidak lagi melanggar dan memprovokasi, tidak akan ada lagi eskalasi situasi maritim," kata Lin Jian dalam jumpa pers.

Tiongkok dan Filipina telah berselisih berulang kali tahun ini atas wilayah Laut China Selatan yang disengketakan, termasuk Beting Scarborough, salah satu tempat yang paling diperebutkan di Asia.

Pada Minggu, Tiongkok mengatakan telah menetapkan garis dasar "perairan teritorial" di sekitar beting tersebut, sebagai tanggapan atas persetujuan Filipina atas dua undang-undang yang menetapkan jalur laut dan zona maritimnya untuk memperkuat klaim teritorialnya di sekitar Laut China Selatan.

Dewan maritim nasional Manila mengatakan, mereka menolak penetapan garis dasar oleh Tiongkok dan menuduh Beijing melanggar kedaulatannya. 

"Penetapan garis dasar oleh Tiongkok di sekitar beting tersebut merupakan kelanjutan dari perampasan ilegalnya tahun 2012 atas beting tersebut, yang terus ditentang keras oleh Filipina," katanya dalam sebuah pernyataan.

Negeri Tirai Bambu telah meningkatkan patroli maritimnya di Laut China Selatan. Media Global Times yang didukung pemerintah mengatakan pada Senin malam, Beijing mengerahkan kapal yang mampu melakukan patroli lebih lama dan penegakan hukum yang lebih ketat setelah Filipina mengeluarkan undang-undang baru untuk melindungi hak-haknya di jalur air yang luas itu.

Sejak merebut Scarborough Shoal pada 2012 setelah kebuntuan dengan Filipina, Tiongkok telah mempertahankan penempatan konstan penjaga pantai dan kapal pukat nelayan di sana, beberapa dituduh oleh Manila sebagai milisi maritim.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, jalur untuk perdagangan tahunan senilai lebih dari USD3 triliun, termasuk bagian yang diklaim oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Baca juga: UU Maritim Filipina Klaim Laut China Selatan Bikin Tiongkok Berang