UU Maritim Filipina Klaim Laut China Selatan Bikin Tiongkok Berang

Beijing: Tiongkok memanggil Duta Besar Filipina pada Jumat, 8 November 2024 untuk menyampaikan protes keras. Protes ini terkait pengesahan dua undang-undang baru di Filipina yang menegaskan kedaulatan maritim di Laut China Selatan, wilayah yang juga diklaim oleh Tiongkok. 

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan, undang-undang yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, yakni Maritime Zones Act dan Archipelagic Sea Lanes Act, telah melanggar wilayah yang dianggap sebagai bagian dari kedaulatan Tiongkok.

Melansir Channel News Asia, Senin, 11 November 2024, kedua undang-undang tersebut dirancang untuk memperkuat hak-hak maritim Filipina dan meningkatkan integritas teritorialnya. 

Juru Bicara Kemenlu Tiongkok, Mao Ning, menyebut bahwa undang-undang ini mencakup wilayah yang diklaim Tiongkok sebagai Huangyan Island (Scarborough Shoal) dan Kepulauan Nansha (Spratly Islands), yang menurut Beijing adalah wilayah sah mereka.

Tiongkok telah menolak putusan 2016 oleh Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag yang menyatakan klaim maritimnya di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum. Beijing juga mendesak Filipina untuk menghormati kedaulatan teritorial dan hak-hak maritim Negeri Tirai Bambu di wilayah sengketa tersebut. 

Mao Ning menambahkan bahwa undang-undang baru ini dapat memicu ketegangan lebih lanjut dan memperumit situasi di Laut China Selatan.

Presiden Marcos menyatakan bahwa pengesahan undang-undang ini adalah bentuk komitmen Filipina terhadap tatanan internasional berbasis aturan. Sekaligus, kata dia, untuk melindungi hak-hak Filipina dalam memanfaatkan sumber daya secara damai di zona ekonomi eksklusif (EEZ) mereka. 

Dia menekankan bahwa nelayan Filipina harus dapat mencari nafkah tanpa ancaman atau ketidakpastian, dan Filipina harus dapat mengakses sumber daya mineral dan energi di dasar lautnya.

Filipina menyadari bahwa penerapan undang-undang ini akan menemui tantangan, dengan Senator Francis Tolentino menyatakan bahwa walau Tiongkok tidak akan mengakui undang-undang ini, dukungan dari komunitas internasional akan memperkuat posisi Filipina di mata dunia. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga: Kemenlu Tegaskan Indonesia Tidak Akui Klaim Nine Dash Line Tiongkok