AS Veto Resolusi Gencatan Senjata Gaza di Dewan Keamanan PBB

New York: Amerika Serikat (AS) memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu 20 November 2024, yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Gaza. 

Resolusi tersebut mendapat dukungan dari 14 anggota DK lainnya, namun ditolak AS karena keberatan terhadap permintaan gencatan senjata "tanpa syarat," yang dinilai gagal mengatasi isu penyanderaan.

Melansir dari Jurist, Kamis 21 November 2024. wakil-wakil negara lain di DK PBB menyampaikan kekecewaan mendalam atas kegagalan resolusi ini. 

Perwakilan Tiongkok menyatakan, "Bersikeras menetapkan prasyarat untuk gencatan senjata sama saja dengan memberi lampu hijau bagi berlanjutnya perang."

“Veto AS sebagai pesan berbahaya bagi Israel, yang dianggapnya sebagai izin untuk melanjutkan tindakan militer mereka,” ucap seorang perwakilan Palestina, seperti dikutip VOA, Kamis 21 November 2024.

Veto ini menandai kali keempat AS memblokir resolusi gencatan senjata Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu. Sebelumnya, resolusi yang didukung AS pada bulan Juni telah disetujui, mendukung rencana tiga fase untuk gencatan senjata. Namun, hingga kini, konflik tetap berlanjut tanpa tanda-tanda penyelesaian.

Resolusi PBB yang diveto ini juga menyerukan akses bantuan tanpa hambatan ke Gaza dan mengecam upaya apa pun untuk "menggunakan kelaparan sebagai senjata." 

Laporan terbaru PBB menyebutkan bahwa wilayah Gaza utara hampir tidak menerima bantuan selama 40 hari terakhir, sementara Israel dituduh menggunakan kelaparan sebagai taktik perang.

Penolakan AS terhadap resolusi ini bertepatan dengan pemungutan suara di Senat AS atas resolusi gabungan yang menolak penjualan senjata ke Israel. Resolusi yang diusulkan oleh Senator Bernie Sanders tersebut bertujuan mencegah Pentagon mengirim bantuan militer senilai USD20 miliar kepada Israel. 

Dukungan terhadap resolusi ini datang dari beberapa senator Demokrat terkemuka, meskipun langkah tersebut memerlukan persetujuan dari DPR yang didominasi Partai Republik dan Presiden Joe Biden untuk menjadi kebijakan resmi. (Muhammad Reyhansyah)