KLH Ingatkan Kepala Daerah Tingkatkan Pengelolaan Sampah

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengigatkan seluruh kepala daerah meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Terutama bagi daerah yang masih menggunakan tempat pembuangan akhir (TPA) terbuka.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dalam acara Kolaborasi Bersih Sampah Jakarta. Menurut Hanif, sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih bergantung pada pengangkutan ke TPA, termasuk di DKI Jakarta yang menghasilkan 8.607,26 ton sampah per hari. Ketergantungan ini menimbulkan beban besar pada TPA yang sering kali hanya ditimbun menggunakan metode landfill.  

“Kondisi ini harus menjadi perhatian, khususnya di Jakarta yang menjadi barometer nasional. Pengelolaan sampah di hulu harus diperkuat, dan industrialisasi pengelolaan sampah perlu dikembangkan,” ujar Hanif saat dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 17 November 2024.  

Dia menegaskan, KLH telah mengirimkan surat kepada 306 kepala daerah yang masih mengoperasikan TPA dengan sistem open dumping. Kepala daerah diminta segera mengubah pengelolaan sampah di wilayahnya menjadi sanitary landfill atau minimal controlled landfill, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.  
 

Baca juga:  Ditjen Gakkum LHK Setop Kegiatan Pembuangan Sampah Ilegal di 98 Lokasi

KLH juga memastikan akan melakukan pengawasan intensif ke berbagai daerah.  KLH tak segan menerapkan penegakan hukum bagi pemerintah daerah yang tidak serius menangani pengelolaan sampah.  

“Kami sedang mengevaluasi pengelolaan pada 306 TPA di seluruh Indonesia. Kami ingin memastikan perhatian yang serius dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah ini,” kata Hanif.  

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah nasional pada 2023 mencapai 38,4 juta ton per tahun. Namun, baru 61,62 persen dari jumlah itu yang dikelola, sementara 38,38 persen lainnya masih belum tertangani.  

Hanif menambahkan, langkah kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan sampah nasional, terutama di daerah perkotaan yang menjadi pusat timbulan sampah terbesar.