Airlangga Paparkan Upaya Transisi Energi Indonesia

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah berkomitmen untuk melakukan transisi energi. Beragam strategi kebijakan dilaksanakan agar optimalisasi pemanfaatan energi bersih dapat terealisasi di Tanah Air.
 
"Yang ingin kami coba tingkatkan pertama adalah transisi energi dengan JETP (Just Energy Transition Partnership), AZEC (Asia Zero Emission Community), kami akan melakukan hal-hal transisi melalui panas bumi," ujar Airlangga di Jakarta, Rabu, 13 Desember 2023.
 
Airlangga mengatakan, dukungan dari JETP dan AZEC dalam transisi energi yang dilakukan Indonesia ialah melalui skema pendanaan. Namun transisi energi tak melulu soal pendanaan. Setidaknya ada sejumlah tantangan yang dapat memperlambat upaya perpindahan tersebut.
 
Salah satunya ialah terkait dengan kebijakan fiskal, utamanya dari sisi pemanfaatan energi panas bumi. Airlangga menilai rezim pajak saat ini masih memberikan perlakuan sama atas energi panas bumi dengan energi minyak dan gas. Dengan kata lain, panas bumi menjadi kurang menarik dari sisi investasi.
 
"Sekarang ini kami lakukan studi untuk mempermudah itu semua. Kita harus berupaya lebih keras lagi, lebih signifikan, membuat rencana lebih rinci, alih-alih hanya jadi diskusi di COP (Conference of The Parties)," kata dia.
 
Salah satu proyek yang bakal didanai oleh AZEC ialah pengembangan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) dengan kapasitas 4,8 giga ton. CCUS merupakan teknologi penangkapan dan penyimpanan emisi karbon sehingga tidak terlepas ke atmosfer.
 
Berdasarkan studi Chevron, kata Airlangga, untuk menurunkan suhu bumi 0,5 derajat celcius pada 2025, dibutuhkan kapasitas CCUS sebesar satu giga ton. Dengan kata lain, kapasitas CCUS yang bakal dimiliki Indonesia jauh lebih besar ketimbang kebutuhan dunia.
 
"Artinya cadangan yang dimiliki Indonesia bisa menjadi rumah karbon dioksida dunia. Itu kenapa kami diskusi dengan Presiden, 70 persen untuk dalam negeri dan dunia 30 persen, dunia sebetulnya hanya membutuhkan 20 persen dari cadangan Indonesia," kata Airlangga.

Baca juga: Demi Kemajuan Ekonomi, Begini Skema Kembangkan Penerapan Energi Hijau
 

Hilirisasi SDA

 
Upaya transisi energi lain yang dilakukan Indonesia ialah melalui hilirisasi sumber daya alam untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah yakni melalui Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) dalam pemanfaatan mineral penting (critical minerals).
 
"Dengan IPEF ini level berikutnya adalah critical minerals, bekerja sama dengan Australia dan Kanada dan membuat Amerika Serikat lebih terbuka, dan mereka memiliki keterbatasan akibat UU yang mereka luncurkan, di mana 40 persen baterai dari EV harus dibuat dari dalam negeri, jadi mereka belajar dari Indonesia. AS itu meniru kebijakan kami," tutur Airlangga.
 
Diketahui, Bank Dunia dalam laporan IEP bertajuk Climate Action for Development merekomendasikan Indonesia mempercepat transisi hijau dengan mengembangkan rencana untuk menyelesaikan reformasi subsidi bahan bakar dan memperluas penetapan harga karbon.
 
Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab mengatakan, hal tersebut dapat menyederhanakan atau menghapuskan langkah-langkah perdagangan non-tarif yang berlaku untuk barang-barang ramah lingkungan.
 
"Melalui serangkaian tindakan yang ditargetkan, Indonesia dapat meningkatkan pendorong produktivitas dan efisiensi, membantu mengurangi biaya jangka pendek dari pengurangan emisi dan adaptasi, sekaligus memperkuat prospek pertumbuhan jangka panjang," jelas Habib Rab.