Skema Pengembangan Energi Hijau Demi Kemajuan Ekonomi

Jakarta: Ekonom senior Chatib Basri menilai penting bagi Indonesia untuk mengembangkan penerapan energi hijau. Menurutnya, itu dapat mendorong kemajuan ekonomi secara menyeluruh di masa mendatang.
 
Salah satu cara yang dianggap paling efektif untuk mengembangkan ekonomi hijau ialah melalui skema pajak. Pemerintah dapat memberikan disinsentif pajak terhadap perusahaan atau industri yang menghasilkan, atau menggunakan energi kotor.
 
"Ada ruang bagi pemerintah untuk menerapkan Pigouvian Tax, mengurangi insentif, mengutip, atau bahkan menghilangkan insentif terhadap usaha yang menghasilkan energi kotor," ujar Chatib dalam peluncuran Indonesia Economic Prospects (IEP) bertajuk Climate Action for Development oleh Bank Dunia, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2023.
 
Pigouvian Tax merupakan pajak yang dikenakan suatu perusahaan oleh negara karena adanya efek negatif dari aktivitas perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut tak hanya terkait dengan hasil proses produksi, melainkan efek dari produk itu sendiri.
 
Penerapan Pigouvian Tax itu dinilai dapat menjadi pemantik bagi dunia usaha untuk menerapkan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Melalui skema itu pula dia meyakini aktivitas produksi di Tanah Air dapat berkelanjutan.

Baca juga: Produksi Hidrogen dari Tenaga Angin, Perusahaan Tiongkok Investasi USD5,85 Miliar
 

Berani kurangi anggaran subsidi

 
Sementara dari sisi belanja, lanjut Chatib, pemerintah harus berani dengan segera mengurangi subsidi terhadap energi fosil. Alih-alih menyubsidi energi tak ramah lingkungan, alokasi subsidi itu dapat diletakkan pada energi yang lebih hijau.
 
Penghapusan subsidi bahan bakar fosil juga dinilai bakal menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Sebab, kata Chatib, secara tak langsung itu menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pencapaian penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
 
"Jika pemerintah terus menyubsidi bahan bakar fosil sebesar 40 sen per dolar, akan sangat sulit untuk mengharapkan investasi masuk ke energi terbarukan," tutur dia.
 
"Jika kita ingin melakukan investasi ramah lingkungan, pemerintah harus mengurangi subsidi bahan bakar," tegas mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 itu menambahkan.