Pemilu 2024 Dinilai Belum Memberikan Ruang Keadilan dan Kesetaraan Gender

Jakarta: Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti mengungkapkan Pemilu 2024 belum bisa menghadirkan ruang keadilan dan kesetaraan gender. Hal tersebut terlihat dari angka keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024 yang belum sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 telah memundurkan kebijakan afirmasi, daftar caleg DPR, DPRD di Pemilu 2024 paling sedikitnya 30 persen. Namun, keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024 kurang dari 30 persen.

“Jadi bertentangan dengan undang-undang. Masyarakat sipil saya kira sudah cukup mengonsolidasi diri, tapi seperti berteriak di tengah keramaian,” kata Bivitri di Kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, Rabu, 24 April 2024.

Bivitri mengatakan gerakan perempuan sebagai cikal bakal reformasi dalam 25 tahun justru dilemahkan. Jika hal ini dibiarkan dan tidak dikoreksi, kata dia, bisa menjadi justifikasi bagi pelemahan pada perlindungan atau kebijakan pro perempuan lainnya.

“Beberapa hari ini kita mendengar ada laporan relasi kuasa, berujung dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan penyelenggara Pemilu terhadap jajarannya,” ucap dia.