Pemerintah Godog Skema 'Keroyokan' Bangun Infrastruktur Jaringan Gas Bumi

Jakarta: Pemerintah menargetkan perluasan pembangunan jaringan gas bumi (Jargas) hingga 2,4 juta Sambungan Rumah Tangga (SR) di 2024 untuk menekan penggunaan LPG 3 Kg.

Pembangunan infrastruktur tersebut direncanakan menggunakan skema 'keroyokan' dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Dalam revisi dilakukan untuk memungkinkan badan usaha swasta dapat juga membangun jaringan gas kota (Jargas) untuk masyarakat menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Dengan Perpres yang ada, KPBU tidak bisa masuk dalam skema. Nah sekarang, Perpresnya akan direvisi sehingga KPBU bisa berjalan," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dikutip dari laman Kementerian ESDM, Sabtu, 14 Oktober 2023.
 
Baca juga: Peralihan Penggunaan LPG ke Gas Bisa Terlaksana Jika Harga Gas USD4,72/MMBTU di Hulu

Pembangunan jargas diharap massif

Arifin berharap dengan banyaknya pihak-pihak terlibat dalam membangun jaringan gas kota termasuk dengan pihak swasta, maka pembangunan jargas dapat lebih banyak dan massif.

"Dengan adanya (revisi Perpres) ini, kita bisa mengeroyok target pembangunan jargas yang sudah ditetapkan. Jadi selain porsinya Pertamina Gas Negara (PGN), nanti KPBU ada. Kita dari Kementerian ESDM jugaa harapkan ada anggaran dari APBN yang bersumber dari PNBP kita bisa dipakai untuk membangun Jargas. Dengan "keroyokan" itu targetnya itu bisa banyak," jelas Arifin.

Program pembangunan jaringan gas kota merupakan proyek pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG), Program ini telah dilaksanakan Ditjen Migas sejak 2009 dan hingga saat ini total telah terbangun 662.431 SR.

Adapun tujuan pembangunan jargas adalah memberikan akses energi kepada masyarakat, menghemat pengeluaran biaya bahan bakar gas bumi, membantu ekonomi masyarakat menuju ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan dan mengurangi beban subsidi BBM dan/atau LPG pada sektor rumah tangga.