Hampir 1.800 Warga Tiongkok Ditahan dalam Penggerebekan Online Scam di Kamboja

Phnom Penh: Otoritas Kamboja melakukan penggerebekan besar-besaran terhadap jaringan penipuan daring (online scam) dan menahan lebih dari 2.000 orang. Operasi ini berlangsung di tengah meningkatnya tekanan dari Tiongkok agar Phnom Penh menindak tegas industri online scam.

Dari total tersebut, hampir 1.800 orang merupakan warga negara Tiongkok, menurut Kementerian Dalam Negeri Kamboja.

Dalam pernyataan resminya, kementerian menyebut kepolisian Kamboja melaksanakan operasi penegakan hukum skala besar pada Sabtu di sebuah kompleks penipuan daring di Bavet, kota terbesar di Provinsi Svay Rieng, wilayah tenggara Kamboja yang berbatasan dengan Vietnam.

Sebanyak 2.044 warga negara asing ditahan dalam operasi tersebut. Dari jumlah itu, 1.792 orang berasal dari Tiongkok daratan, lima dari Taiwan, dan 177 dari Vietnam. Selain itu, terdapat 179 warga Myanmar, sementara sisanya berasal dari sejumlah negara Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Pernyataan kementerian tidak merinci apakah Kamboja akan mengekstradisi para tersangka ke negara asal masing-masing. Namun, warga negara Tiongkok diperkirakan akan diserahkan kepada otoritas Beijing, sebagaimana kasus Chen Zhi, pendiri dan ketua Prince Holding Group, yang dipulangkan ke Tiongkok pada awal Januari. Chen dituduh terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, termasuk operasi kasino tanpa izin, penipuan, dan pencucian uang.

Media Cambodia China Times melaporkan bahwa penggerebekan di Bavet merupakan “operasi terbesar” sejak Kamboja meluncurkan penindakan nasional terhadap online scam.

“Ini mencerminkan bahwa pemerintah Kamboja tidak akan pernah melonggarkan penindakan terhadap pelaku penipuan online,” kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Touch Sokhak, seperti dikutip Channel News Asia, Senin, 2 Februari 2026. Ia menegaskan Kamboja “bukan tempat aman, melainkan neraka bagi para penjahat."

Kompleks di Bavet tersebut dilaporkan terdiri dari 22 bangunan dan beroperasi dengan kedok kasino. Lokasi itu disebut telah lama digunakan untuk berbagai aktivitas ilegal, termasuk penipuan telekomunikasi dan penipuan daring.

Penindakan Intensif Skala Nasional

Operasi serentak terhadap aktivitas serupa juga dilakukan di wilayah lain, termasuk Provinsi Sihanoukville sekitar 250 kilometer di barat daya ibu kota Phnom Penh. Tekanan aparat disebut membuat sejumlah pusat penipuan menghentikan operasinya secara sukarela, dengan para pelaku meninggalkan lokasi.

Pemerintah Kamboja sejak bulan lalu meningkatkan penindakan terhadap kejahatan penipuan, langkah yang sebagian dipicu oleh tekanan dari Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing juga memperketat pemberantasan penipuan telekomunikasi dan daring yang sebelumnya berpusat di Myanmar utara. Setelah sindikat di wilayah tersebut dibubarkan atau berpindah lokasi, perhatian beralih ke Kamboja yang dikenal memiliki pusat-pusat penipuan daring berskala besar.

Duta Besar Tiongkok untuk Kamboja Wang Wenbin menyatakan bahwa kejahatan penipuan daring dan kejahatan lintas negara terkait telah menjadi “hambatan serius” bagi pendalaman kerja sama bilateral. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn dan Menteri Dalam Negeri Sar Sokha bulan lalu.

Sejumlah pejabat tinggi Kamboja, termasuk Prak Sokhonn dan Wakil Perdana Menteri Sun Chanthol, telah berjanji melanjutkan perang melawan industri penipuan daring.

“Penipuan online telah merusak reputasi nasional Kamboja, dan kami tidak akan menyisakan upaya apa pun untuk memberantasnya,” ujar Sun Chanthol.

Menurut laporan Komite Ad-Hoc Kamboja untuk Pemberantasan Penipuan Daring yang dirilis pekan lalu, sebanyak 5.106 tersangka dari 23 negara ditangkap dalam tujuh bulan terakhir. Dari jumlah tersebut, 4.534 orang telah dideportasi ke negara asal masing-masing.

Baca juga:  Indonesia Tegaskan Dukungan kepada Kamboja dalam Pemberantasan Online Scam