Pemilu Myanmar 2026: Partai Pro-Militer Unggul Meski Partisipasi Rendah

Naypyidaw: Partai Union Solidarity and Development Party (USDP) yang didukung militer Myanmar memimpin perolehan suara pada tahap pertama pemilihan umum, berdasarkan hasil awal yang dikutip media pemerintah. Ini merupakan pemilu pertama sejak kudeta militer pada 2021.

Junta militer Myanmar, yang memicu pemberontakan nasional setelah menumpas aksi pro-demokrasi pascakudeta, menyatakan bahwa pemilu tiga tahap ini akan membawa stabilitas politik bagi Myanmar, salah satu negara termiskin di Asia Tenggara.

Dikutip dari AsiaOne, Sabtu, 3 Januari 2026, hasil sementara pemilu pertama Myanmar sejak 2020 yang dirilis Union Election Commission (UEC) untuk 56 daerah pemilihan menunjukkan partai pendukung junta menang telak, sebagaimana diperkirakan, meski tingkat partisipasi pemilih terbilang rendah.

Hasil yang dipublikasikan pada Jumat kemarin memperlihatkan USDP, yang dipimpin para jenderal purnawirawan, meraih 38 dari 40 kursi Pyithu Hluttaw atau majelis rendah yang hasilnya telah dihitung. Shan Nationalities Democratic Party, yang juga dikenal sebagai Partai Macan Putih, dan Mon Unity Party masing-masing memperoleh satu kursi.

Di tengah medan persaingan yang menyempit dan kandidat yang diseleksi militer, USDP juga memenangi 14 dari 15 kursi parlemen daerah atau State Hluttaw yang telah dihitung dengan sistem first-past-the-post. Satu kursi lainnya diraih Akha National Development Party.

Untuk majelis tinggi atau Amyotha Hluttaw, baru satu kursi yang diumumkan dan dimenangkan Wa National Party.

Belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pengumuman hasil akhir pemilu ini. Pemungutan suara tersebut dikritik United Nations, sejumlah negara Barat, serta kelompok hak asasi manusia, karena partai-partai anti-junta tidak diikutsertakan dan kritik terhadap pemilu dinyatakan ilegal.

Komisi pemilihan belum mengungkap jumlah total daerah pemilihan yang mengikuti tahap pertama, dan memilih merilis hasil secara bertahap per daerah. Pada Rabu, junta menyebut 52 persen pemilih, atau lebih dari separuh pemilih yang memenuhi syarat, telah memberikan suara di tahap pertama.

Angka ini lebih rendah dibanding tingkat partisipasi sekitar 70 persen pada pemilu 2020 dan 2015, menurut International Foundation for Electoral Systems yang berbasis di Amerika Serikat.

Dua tahap pemungutan suara berikutnya dijadwalkan pada 11 dan 25 Januari, mencakup 265 dari total 330 wilayah administratif Myanmar, termasuk sejumlah daerah yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali junta.

Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, masih ditahan. Partainya, National League for Democracy, telah dibubarkan. Suu Kyi menang dalam pemilu 2020 secara telak

Para analis menilai upaya junta membentuk pemerintahan yang stabil di tengah perang saudara sarat risiko. Pengakuan internasional yang luas juga diperkirakan sulit diraih bagi pemerintahan yang dikendalikan militer, meski diberi wajah sipil.

Baca juga:  Partai Pro-Militer Myanmar Klaim Raih Mayoritas Kursi dalam Pemilu