Bencana Sumatra: 147 Ribu Rumah Rusak di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Banda Aceh: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 147 ribu rumah rusak akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatra, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan pemerintah terus mempercepat langkah pemulihan pascabencana.

"Sebanyak 147 ribu lebih rumah mengalami kerusakan mulai dari kategori ringan hingga berat akibat bencana hingga Selasa, 16 Desember. Data tersebut menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak," kata Abdul di Banda Aceh, Selasa, 16 Desember 2025, melansir Antara.

Abdul menyebut, kerusakan rumah di Provinsi Aceh sebanyak 106.058 unit. Rinciannya, 46.779 unit rusak ringan, 22.951 unit rusak sedang, dan 36.328 unit rusak berat.

Banjir bandang di Lima Puluh Kota, Sumbar. Foto: Dok. Media Indonesia/Yose Hendra.

Adapun tiga kabupaten dengan jumlah rumah rusak terbanyak adalah Aceh Utara sebanyak 36.964 unit, Aceh Timur mencapai 18.914 unit, dan Aceh Tamiang sebanyak 10.720 unit.

Sedangkan di Sumatra Utara total rumah rusak mencapai 28.708 unit. Dengan rincian, 19.651 unit rusak ringan, 3.899 unit rusak sedang, dan 5.158 unit rusak berat.

"Dari jumlah rumah rusak berat tersebut, sebanyak 1.068 unit dilaporkan hilang atau hanyut terbawa banjir. Wilayah dengan dampak terbesar meliputi Kabupaten Langkat sebanyak 11.273 unit, Tapanuli Tengah 6.481 unit, dan Tapanuli Selatan 4.624 unit," ungkap Abdul.

Sementara, di Sumatra Barat tercatat 12.451 unit rumah rusak, dengan rincian 6.933 unit rusak ringan, 2.959 unit rusak sedang, dan 2.559 unit rusak berat. Dampak paling signifikan terjadi di Kota Padang dengan 5.497 unit rumah rusak, disusul Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 3.490 unit dan Kabupaten Agam 1.540 unit.

"Data ini menjadi dasar penyusunan dan perencanaan pembangunan hunian, baik untuk relokasi maupun pembangunan di lokasi semula, khususnya bagi rumah rusak ringan," katanya.

Dia menerangkan bahwa untuk pembangunan hunian di lokasi awal, harus memperhatikan aspek mitigasi bencana, baik struktural maupun nonstruktural guna mencegah dampak bencana serupa di masa mendatang. Menurut dia, rumah dengan kategori rusak ringan masih memungkinkan untuk dibangun kembali di lokasi semula dengan penataan kawasan lingkungan yang lebih aman.

"Sementara itu, rumah rusak berat dan yang berada di zona rawan akan diarahkan ke skema relokasi yang lebih layak dan aman. Dan ini masih didiskusikan dengan pemerintah daerah," jelas Abdul. BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah tengah mempercepat proses pendataan lanjutan dan identifikasi lokasi hunian. 

"Kami harapkan dalam pekan ini pendataan dapat difinalisasi, termasuk penentuan lokasi hunian sementara dan hunian tetap. Presiden telah mengarahkan agar proses ini dipercepat sehingga pembangunan bisa segera dimulai," kata Abdul.