Pemerintah Diyakini akan Tindak Tegas Pihak yang Hambat Investor Masuk

Jakarta: Upaya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggenjot penerimaan negara dan menarik investasi asing masuk harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah diminta menindak tegas pihak-pihak atau oknum menghambat masuknya investor asing dengan beragam alasan seperti birokrasi yang berbelit dan pungutan liar. 

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Herman Khaeron, meminta agar pemerintah menindaklanjuti surat dari Kamar Dagang China di Indonesia terkait pandangannya terhadap iklim investasi di Indonesia.

Menurutnya, penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus kepercayaan investor terhadap Indonesia.

"Ini akan menjadi fondasi yang sangat krusial untuk penegakan hukum, kemudian menegakkan hukum seadil-adilnya. Pemberantasan korupsi ini akan menjadi fondasi yang sangat fundamental dalam membangun kepercayaan publik ke depan," kata Herman dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 22 Mei 2026. 

Ia menilai bahwa pemerintah memiliki instrumen penegakan hukum yang lengkap untuk menelusuri berbagai dugaan persoalan. Mulai dari praktik korupsi, pemerasan, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang.
 

"Apakah dengan penelusuran secara hukum diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kita ada instrumen negara, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK. Ya silakan itu ditelusuri," ujarnya.

Herman Khaeron menegaskan apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti kebenarannya, maka tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak-pihak yang berada di dalam lingkup pemerintahan.

"Kalau benar ya saya kira kita bisa melihat kok sekarang, tidak memandang apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Bahkan yang sedang dalam eksekutif juga ditindak secara tegas," katanya.

Herman Khaeron juga meyakini bahwa pemerintah akan memberikan respons terhadap surat tersebut, mengingat sifatnya yang resmi dan menyangkut kepercayaan internasional terhadap iklim investasi di Indonesia.


Presiden Prabowo Subianto. Foto: Antara

"Saya yakin pasti direspons oleh negara karena ini surat resmi dari Kadin China. Jadi menurut saya memang harus direspons. Kalau tidak direspons, nanti bisa menurunkan tingkat kepercayaan internasional kepada Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia menyampaikan surat yang menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha asal negeri Tirai Bambu tersebut.

Menurut Herman Khaeron, berbagai keluhan yang disampaikan oleh investor China harus ditelusuri secara menyeluruh demi menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

"Ya itu dibuktikan saja dulu. Kalau kemudian memang Kadin China, memang keras sekali surat itu. Dan saya kira tinggal nanti pemerintah Indonesia meresponsnya dengan cara apa," ujar Herman.