Pemerintah Gencarkan Pemadaman 209 Hektare Lahan Gambut Karhutla

Presiden Prabowo Subianto (tengah) memimpin rapat terbatas terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Sumatra dan Kalimantan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

Pemerintah Gencarkan Pemadaman 209 Hektare Lahan Gambut Karhutla

Fachri Audhia Hafiez • 23 September 2026 20:19

Jakarta: Pemerintah terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya pada area lahan gambut seluas 209,78 hektare (ha) yang masih terbakar di enam provinsi prioritas. Provinsi tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Ini kami ikuti terus hari per hari, sehingga kami upayakan setiap hari yang dipadamkan itu besar," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, dalam rapat terbatas penanggulangan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 September 2026.
 


Suharyanto memaparkan bahwa hingga 22 September 2026, Satgas Karhutla telah berhasil memadamkan 1.002,74 ha lahan gambut dari total target penanganan seluas 1.212,52 ha. Meski luas area kebakaran terus menyusut, operasi pemadaman darat yang didukung oleh pemadaman udara serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus diprioritaskan.

Namun, pelaksanaan OMC dan water bombing di wilayah Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah sempat terkendala oleh pekatnya kabut asap yang mengganggu jarak pandang penerbangan. Pemerintah memastikan penanganan darurat akan terus digencarkan hingga memasuki musim hujan alami.

"Kami akan terus melaksanakan kegiatan dengan maksimal, dan kondisi tersebut kami yakinkan akan berakhir paling cepat pertengahan Oktober 2026, dan paling lambat minggu ketiga November 2026," tambah Suharyanto.


Ilustrasi karhutla. Foto: Dok. Istimewa.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk memperkuat strategi penanganan karhutla di lapangan. Selain mengoptimalkan personel darat, Kepala Negara mendorong penggunaan armada udara berkapasitas ekstra besar guna mempercepat proses pemadaman.

“Presiden juga meminta disiapkan opsi penggunaan pesawat dengan kapasitas water bombing yang lebih besar untuk mempercepat pemadaman,” tulis keterangan resmi Sekretariat Kabinet RI melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet.

(Fachri Audhia Hafiez)