Bahrain Tolak Sistem Izin dan Pungutan Kapal di Selat Hormuz

New York: Bahrain mengecam rencana penerapan sistem izin maupun pungutan bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz, menegaskan bahwa lalu lintas di jalur perairan internasional tersebut tidak dapat dihentikan atau dikenai persyaratan sepihak.

Mengutip Anadolu pada Sabtu, 26 September 2026, Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani mengatakan hak transit melalui selat tersebut dijamin berdasarkan hukum internasional bagi kapal dari seluruh negara.

"Kerajaan Bahrain dengan tegas menolak segala bentuk sistem izin atau pungutan yang diberlakukan terhadap pelayaran," kata Al Zayani dalam Sidang Majelis Umum PBB sesi ke-81 di New York.

Ia juga menolak penggunaan jalur perairan internasional sebagai alat tekanan atau pemaksaan ekonomi. Al Zayani memperingatkan bahwa penerimaan terhadap pembatasan di Selat Hormuz dapat menjadi preseden bagi pembatasan serupa di jalur perairan strategis lainnya.

Menurut Al Zayani, jalur pelayaran alternatif tidak dapat menggantikan hak lintas melalui selat tersebut ataupun menjadi alasan untuk membatasi navigasi.

Bahrain Soroti Ketegangan Regional

Beralih ke ketegangan regional, Al Zayani menuduh Iran melakukan hampir 7.000 serangan terhadap negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan Yordania. Serangan tersebut, menurut dia, melibatkan 1.700 rudal balistik, 80 rudal jelajah, dan 5.220 drone.

Dia mengatakan sekitar 2.000 kapal kargo dan tanker yang membawa 20.000 pelaut juga telah ditahan. Sementara itu, sebanyak 72 kapal komersial menjadi sasaran serangan yang menewaskan 22 pelaut.

Menurut Al Zayani, serangan terhadap kapal komersial dan pembatasan pelayaran melalui Selat Hormuz berdampak jauh melampaui kawasan Teluk. Kondisi tersebut, kata dia, meningkatkan biaya energi, pangan, pelayaran, dan asuransi serta mengganggu rantai pasok global.

Al Zayani juga mengecam serangan kelompok Houthi dari Yaman terhadap fasilitas sipil dan situs suci umat Islam di Arab Saudi. Dia turut menyoroti ancaman terhadap pelayaran melalui Selat Bab el-Mandeb dan Laut Merah.

Al Zayani mengatakan keamanan di Selat Hormuz, Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab el-Mandeb merupakan bagian dari satu sistem keamanan maritim.

Ia memperingatkan bahwa ancaman terhadap satu jalur perairan dapat memengaruhi pelayaran di jalur lainnya.

Baca juga: Menlu Iran: Selat Hormuz Bisa Dibuka Kembali dalam 7 Hari jika AS Setuju