BGN Peringatkan 2.100 Dapur MBG Tingkatkan Pelayanan, 1.789 Ditangguhkan

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan peringatan kepada 2.100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara, 1.789 SPPG lainnya ditangguhkan pemerintah.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan langkah ini diambil sebagai tindakan pengawasan untuk memastikan standar pelayanan selalu terpenuhi.

"Sebanyak 2.100 SPPG telah diberi peringatan, sementara 1.789 lainnya ditangguhkan operasinya. Sebagian besar penangguhan diberlakukan karena unit-unit tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Kelayakan Higiene dan Sanitasi (SLHS)," kata Dadan dilansir Antara, Jumat, 3 April 2026.

Beberapa kasus, terhadap unit SPPG yang memberikan pelayanan berkualitas menghadapi penangguhan sementara karena sertifikat mereka belum diterbitkan selama lebih dari sebulan, meskipun sudah terdaftar. Faktor lain yang menyebabkan penangguhan adalah kurangnya instalasi pengolahan air limbah. Dalam hal ini, BGN telah meminta unit-unit yang belum memiliki fasilitas tersebut untuk segera memprioritaskan pembangunannya.

Pelaksanaan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan konsep prasmanan di MIN 2 Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, 2 April 2025. Metrotvnews.com/Daviq Umar Al Faruq

“Durasi penangguhan tergantung pada seberapa cepat setiap unit dapat memenuhi persyaratan ini, yang diperkirakan memakan waktu antara satu hingga dua minggu,” ujar Dadan.

Ia juga membahas temuan selama Ramadan, ada 62 SPPG menyiapkan menu yang tidak sesuai standar yang ditetapkan. Sebagai tindak lanjut, BGN menangguhkan operasi unit-unit yang terlibat untuk melakukan perbaikan.

“Penghentian sementara ini bukanlah sanksi permanen; tujuannya adalah untuk memberi setiap SPPG waktu untuk memperbaiki kekurangan mereka sebelum beroperasi kembali,” ungkap Dadan.

Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh negeri. Program MBG diluncurkan pada awal 2023 untuk meningkatkan status gizi anak-anak di bawah lima tahun, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas. Pemerintah memperluas program ini mencakup lansia dan penyandang disabilitas tahun ini.