Menteri Jumhur Ajak Negara Besar Ikut Bertanggung Jawab Pulihkan Lingkungan

Jakarta: Indonesia mendorong pemanfaatan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa, 18 Agustus 2026.

Forum tersebut dinilai dapat memperluas tata kelola lingkungan global dengan melibatkan lebih banyak perspektif, termasuk pengalaman masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga ekosistem.

Pertemuan diawali dengan pernyataan Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India Shri Bhupender Yadav. Selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup RI Moh Jumhur Hidayat menyampaikan pandangan Indonesia. Pertemuan tersebut diikuti perwakilan 10 dari 11 negara anggota BRICS.

Dalam pemaparannya, Jumhur menyoroti kondisi sejumlah negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang dinilai masih memiliki tanggung jawab dalam upaya kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim. Pada saat yang sama, aktivitas ekonomi negara-negara tersebut turut berkontribusi terhadap emisi global.

Menurut Jumhur, pengelolaan sumber daya alam, pembentukan lanskap, pencegahan degradasi lingkungan, serta pembangunan ketahanan terhadap perubahan iklim menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati, baik di darat maupun laut. Keanekaragaman hayati dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ekosistem, memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang.
 

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar, dengan lebih dari 300 ribu spesies yang telah diketahui. Di antaranya terdapat 9,7 persen tumbuhan berbunga dunia, 14 persen mamalia, dan 18,6 persen burung. Ekosistem laut Indonesia yang berada di kawasan Segitiga Karang juga memiliki kekayaan hayati yang besar. Kawasan tersebut menjadi habitat bagi 23 persen hutan mangrove, 16 persen spesies ikan laut dunia, serta 10 persen spesies karang dunia.

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan lebih dari 60 persen penduduk tinggal di wilayah pesisir, Indonesia menghadapi berbagai risiko akibat perubahan iklim.

Kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, serta bencana terkait iklim dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi keberlanjutan pembangunan dan kehidupan kelompok masyarakat rentan.

Jumhur menegaskan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Indonesia. Pemerintah telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan menuju ketahanan iklim sekaligus mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jumhur, dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada, Selasa, 18 Agustus 2026.

Jumhur juga menilai upaya membangun ketahanan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan tradisional yang berkembang di tengah masyarakat juga memiliki peran dalam menghadapi perubahan iklim.

Masyarakat, kata dia, menjadi kelompok yang merasakan langsung perubahan kondisi lingkungan. Pengalaman tersebut membuat masyarakat memiliki pengetahuan mengenai pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam forum tersebut, Jumhur memperkenalkan sejumlah praktik tradisional dari Indonesia yang dinilai memiliki nilai dalam pengelolaan lingkungan.

Salah satunya ialah sistem irigasi Subak di Bali yang menggabungkan pengelolaan air, kerja sama masyarakat, dan praktik spiritual. Indonesia juga memperkenalkan Sasi Lompa di Maluku sebagai sistem tradisional dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Selain itu, terdapat Awig-Awig di Bali, yakni sistem hukum adat yang diterapkan masyarakat dalam mengatur kehidupan dan pengelolaan lingkungan.

“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim,” sambung Jumhur Hidayat.

Indonesia menilai pengalaman masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat dan pengetahuan lokal sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.