BNPB: 7 Ribu Gempa Susulan Guncang NTT, 77.912 Rumah Rusak

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, hingga hari ke-11 pascagempa utama bermagnitudo (M) 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT), telah terjadi lebih dari tujuh ribu kali gempa susulan hingga Selasa, 25 Agustus 2026, pukul 16.00 WIB. Selain itu, puluhan ribu rumah warga dilaporkan rusak.

"Saat ini gempa susulan sudah tercatat di BMKG sebanyak 7.029 kali. Magnitudo terbesar 6,2 dan yang terkecil 1,1," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S. Panjaitan, dalam siaran persnya, Selasa, 25 Agustus 2026.

Berton membeberkan, tercatat ada 141 kali gempa susulan yang dirasakan oleh warga. Ia memprakirakan bahwa rentetan gempa susulan ini masih akan berlangsung hingga tiga pekan pascagempa utama.

Pengungsi Bertambah, Puluhan Ribu Rumah Rusak

Masifnya gempa susulan tersebut memicu penambahan jumlah pengungsi. Hingga hari ke-11, BNPB mencatat terdapat 185.113 pengungsi, baik yang mengungsi secara mandiri maupun terpusat.

"Hari ini kami mencatat tambahan pengungsi baru sebanyak 4.804 orang. Paling banyak tersebar di Manggarai, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan selanjutnya di Sikka, Ende, serta Ngada," ungkap Berton. Sementara itu, total bangunan rumah yang rusak mencapai 77.912 unit yang tersebar di tujuh kabupaten tersebut. Berikut adalah rincian tingkat kerusakannya:

• Rusak Berat (RB): 24.597 unit

• Rusak Sedang (RS): 18.537 unit

• Rusak Ringan (RR): 34.776 unit

"Saat ini, tim Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB telah turun mendampingi tujuh kabupaten tersebut untuk melakukan verifikasi. Hal ini guna mempercepat transisi dari masa tanggap darurat langsung menuju masa rehabilitasi dan rekonstruksi," jelasnya.


Kondisi kerusakan rumah yang terdampak gempa M 7,7 Flores di Desa Peoza Karamba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/8). Dokumentasi BNPB

Berton menerangkan, pendataan ini bertujuan untuk menghimpun kelengkapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) warga terdampak. Data tersebut akan divalidasi secara by name by address (berdasarkan nama dan alamat) guna memastikan keakuratan kepemilikan rumah.

"Jadi tidak ada kejadian rumah rusak diklaim oleh orang lain. Tentu kami akan melakukan ini secara cermat sehingga tidak ada hak-hak dari warga yang terlewatkan," tegas Berton.

Fokus pendampingan saat ini meliputi percepatan asesmen kerusakan, penyiapan standar nilai ganti rugi berdasarkan regulasi BNPB, serta memastikan proses asesmen di lapangan berjalan cepat dan tepat sasaran.

"Nanti ini akan dituangkan ke dalam sebuah dokumen bernama Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Di dalamnya mencakup perbaikan rumah, jembatan, hingga infrastruktur lainnya," tutup Berton.