Wilayah-Wilayah Ini Diprediksi Mengalami Puncak Kemarau September 2026

Jakarta: Sejumlah wilayah Indonesia diprediksi memasuki puncak musim kemarau pada September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 169 Zona Musim (ZOM) atau 25,41 persen luas daratan Indonesia akan mengalami puncak kemarau pada bulan tersebut.

Melansir laman resmi BMKG, puncak musim kemarau di Indonesia berlangsung pada Juli hingga September 2026. Pada Juli, puncak kemarau terjadi di 83 ZOM atau mencakup 12,26 persen luas daratan Indonesia.

Sementara pada Agustus, puncak kemarau meluas ke 369 ZOM atau 48,84 persen luas daratan. Adapun pada September, sebanyak 169 ZOM atau 25,41 persen luas daratan Indonesia diprediksi memasuki puncak kemarau.

 

Wilayah yang Mengalami Puncak Kemarau September

BMKG mencatat sejumlah wilayah yang diprediksi memasuki puncak kemarau pada September 2026 meliputi:

• Kepulauan Bangka Belitung.
• Sebagian besar Sumatra Selatan.
• Lampung.
• Sebagian kecil Jawa.
• Sebagian besar Nusa Tenggara Timur.
• Kalimantan bagian selatan.
• Sebagian besar Sulawesi.
• Sebagian besar Maluku Utara.
• Sebagian Maluku.
• Papua Pegunungan bagian tengah.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan musim kemarau 2026 diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Kondisi tersebut perlu diantisipasi, terutama dengan adanya peluang fenomena El Nino.

“BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen,” kata Ardhasena, dikutip Kamis, 27 Agustus 2026. 

Meski demikian, dampak El Nino terhadap Indonesia diperkirakan terjadi ketika fenomena tersebut bertemu dengan periode musim kemarau hingga pertengahan Oktober.

Antisipasi Dampak Kemarau

Menghadapi puncak musim kemarau, BMKG meminta masyarakat dan berbagai sektor melakukan langkah antisipasi. Pelaku sektor pangan, misalnya, disarankan menyesuaikan jadwal tanam serta memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, tahan kekeringan, dan memiliki siklus tanam lebih pendek.

Sementara sektor sumber daya air perlu melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. Pada sektor energi, BMKG mengingatkan pentingnya memastikan kapasitas air bendungan untuk mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Pemerintah daerah juga diharapkan menyiapkan mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).


Ilustrasi kekeringan. (MGN/Nur Soli)

Waspada Kekeringan dan Karhutla

Kondisi iklim yang kering juga meningkatkan kebutuhan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). BMKG bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terus berkoordinasi untuk memperkuat langkah pencegahan karhutla. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Untuk perencanaan aksi dini yang lebih sesuai dengan kondisi iklim di masing-masing wilayah, masyarakat dapat menghubungi kantor BMKG terdekat.

BMKG juga mengimbau masyarakat merujuk saluran resmi BMKG untuk memperoleh informasi mengenai cuaca, iklim, dan gempa bumi. Langkah ini penting agar masyarakat terhindar dari informasi yang tidak terverifikasi yang dapat menimbulkan keresahan maupun kepanikan.