Palestina Desak Sekutu Internasional Hentikan Rencana Aneksasi Tepi Barat oleh Israel

New York: Palestina mendesak dunia internasional bergerak untuk menghentikan Israel lakukan aneksasi wilayah Tepi Barat.

Utusan Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, pada Selasa, 10 Februari, mendesak komunitas internasional untuk segera bertindak menghentikan langkah Israel yang memperkuat kendali atas Tepi Barat. Mansour menegaskan bahwa kebijakan terbaru Israel tersebut merupakan bentuk aneksasi ilegal atas tanah rakyat Palestina.

Didampingi perwakilan negara-negara Arab dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Mansour mengatakan di Markas Besar PBB, New York, bahwa Palestina tengah melakukan mobilisasi diplomatik. Ia berharap negara-negara mitra yang berpengaruh dapat menghentikan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.

Seruan ini muncul setelah Kabinet Keamanan Israel menyetujui kebijakan yang mempermudah penyitaan lahan Palestina dan pembelian properti secara langsung oleh warga Israel di Tepi Barat. Langkah ini juga dibarengi dengan perluasan kendali militer di wilayah pendudukan tersebut.

Secara hukum internasional, aktivitas pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak 1967 dianggap ilegal. Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2024 juga telah memutuskan bahwa rezim permukiman Israel melanggar hukum internasional dan resolusi PBB yang melarang kekuatan pendudukan memindahkan penduduk sipilnya ke wilayah yang diduduki.

Sejumlah pejabat tinggi Israel secara terbuka mengakui bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mencegah pembentukan negara Palestina. Menteri Energi dan Infrastruktur Israel, Eli Cohen, menyebut pengetatan kendali ini sebagai bentuk kedaulatan de facto atas Tepi Barat.

Sebagai respons, kelompok negara OKI yang diwakili oleh Duta Besar Turki untuk PBB, Ahmet Yildiz, mengutuk keras keputusan tersebut.

"Kebijakan ekspansionis dan langkah ilegal pemerintah Israel di Tepi Barat hanya akan memicu kekerasan dan konflik yang lebih luas di kawasan tersebut," tegas Yildiz saat membacakan pernyataan resmi OKI, seperti dikutip Al Jazeera, Rabu, 11 Februari 2026.

Eskalasi kebijakan Israel ini terjadi hanya beberapa hari menjelang kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat. Meskipun Presiden AS Donald Trump merupakan pendukung kuat Israel, sebelumnya ia pernah mengatakan penolakan terhadap rencana aneksasi resmi atas wilayah Tepi Barat.

(Kelvin Yurcel)