BGN Efisiensi Biaya Operasional dan Skema Insentif SPPG

Sejumlah pekerja menyiapkan paket makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dipan Tanjunganom, Nganjuk, Jawa Timur. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Mada

BGN Efisiensi Biaya Operasional dan Skema Insentif SPPG

Achmad Zulfikar Fazli • 4 November 2026 08:38

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) menyesuaikan atau mengefisiensi biaya operasional dan optimalisasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Penataan pembiayaan tersebut bertujuan memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan tidak melampaui batas alokasi yang tersedia," kata juru bicara BGN Tysa Novenny, dilansir dari Antara, Rabu, 4 November 2026.

Tysa menjelaskan penyesuaian skema pembiayaan penting untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Langkah ini juga memastikan alokasi dana tetap berorientasi pada pemenuhan kualitas gizi penerima manfaat.

Pagu anggaran penyediaan makanan ditetapkan Rp13 ribu untuk porsi kecil dan Rp15 ribu untuk porsi besar. Penyesuaian juga dilakukan terhadap biaya operasional dapur menjadi maksimal Rp3 ribu per penerima manfaat.

Penghitungan biaya tersebut didasarkan pada jumlah riil penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG. Tysa mengatakan sebelumnya skema pembiayaan operasional menggunakan mekanisme at cost tanpa plafon, sehingga berpotensi menimbulkan pengeluaran yang melampaui pagu anggaran negara.

“Dengan adanya mekanisme ini, biaya operasional dapur dapat dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat,” kata Tysa.

Juru bicara BGN Tysa Novenny. ANTARA/HO-BGN.


Dia menambahkan penyesuaian juga diberlakukan terhadap skema insentif mitra. Insentif fasilitas SPPG ditetapkan menjadi Rp2 ribu per penerima manfaat dari sebelumnya Rp6 ribu.

Pemberian insentif didasarkan pada ketersediaan dan mutu layanan kepada penerima manfaat. Sehingga, alokasi anggaran dapat dikelola lebih terukur dan berada dalam batas pagu yang ditetapkan.

Selain itu, komponen kendaraan tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari biaya operasional. Sejak awal pelaksanaan program, penyediaan kendaraan distribusi, bangunan dapur, peralatan memasak, serta peralatan makan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pihak mitra.

Seluruh komponen pembiayaan yang mencakup biaya operasional, biaya bahan baku, serta insentif ketersediaan dan mutu layanan, dihitung dan dibebankan berdasarkan periode satu bulan penuh.

Dia menilai efisiensi pembiayaan perlu diimbangi dengan pengelolaan operasional SPPG yang optimal. Hal tersebut mencakup perencanaan menu, pengadaan bahan baku, pengelolaan operasional dapur, hingga proses distribusi makanan kepada penerima manfaat.

“Dengan manajemen yang baik, mulai dari perencanaan menu, belanja bahan baku, operasional, hingga distribusi yang optimal, anggaran yang disediakan oleh negara diyakini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan porsi MBG yang berkualitas tinggi bagi masyarakat,” ujar Tysa.

(Achmad Zulfikar Fazli)