Aktivasi SPPG Murni Sistem, BGN Ingatkan Calo

Jakarta: Badan Gizi Nasionanal (BGN) menegaskan proses aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan berdasarkan sistem dan database BGN. Kepala BGN Sudaryono memastikan pihaknya tidak memberikan kewenangan kepada asosiasi maupun perorangan untuk mengurus proses atas nama lembaga tersebut. 

Sudaryono menjelaskan proses aktivasi diprioritaskan bagi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah siap beroperasi secara teknis. BGN akan menghubungi mitra secara langsung, menempatkan Kepala SPPG, serta mengaktifkan virtual account (VA) sesuai regulasi.

"Tidak ada pihak mana pun yang kami otorisasi untuk membantu kami, menghubungi siapapun atau menjadi calo BGN untuk mengaktivasi dapur-dapur ini. Seluruh SPPG ini dari BGN yang menghubungi mitra-mitranya, menempatkan Kepala SPPG, dan mengaktifkan VA-nya," kata Sudaryono, dilansir dari Antara, Kamis, 1 Oktober 2026. 

BGN akan mengaktivasi 480 SPPG yang tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota wilayah timur Indonesia mulai Jumat, 2 Oktober 2026. Rincian tersebut mencakup 211 SPPG mitra mandiri serta 269 SPPG di kawasan terpencil.

Penentuan urutan wilayah yang mendapat aktivasi dipastikan bebas dari intervensi pihak luar. Evaluasi sistemik menjadi satu-satunya acuan untuk menetapkan prioritas pembukaan fasilitas tersebut.

"Penentuan dari mana yang dibuka, mana yang aktif duluan dan mana yang belakangan ditentukan oleh sistem dan database kami," ujar Sudaryono.


Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengunjungi salah satu sekolah di Kota Ambon. Foto: dok. BGN. 

Masyarakat serta seluruh mitra diimbau untuk mewaspadai modus penipuan yang menjanjikan kemudahan aktivasi SPPG. BGN menegaskan tidak ada pemungutan biaya dalam bentuk apa pun di luar mekanisme resmi.

"Kami tidak mengotorisasi siapapun, asosiasi atau pribadi manapun. Barangkali nanti ada oknum-oknum yang mengatasnamakan saya atau pimpinan di BGN, kemudian melakukan tindakan yang merugikan atau tidak sesuai, apakah itu dengan pungutan, itu dipastikan bukan dari BGN," kata Sudaryono.