Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher Tancap Gas Awasi Penyelenggara Pelayanan Publik

Jakarta: Nuzran Joher resmi menyandang jabatan sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) pada Kamis, 1 Oktober 2026. Usai resmi mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo, Nuzran menegaskan komitmennya untuk langsung tancap gas menjalankan fungsi pengawasan dan membenahi struktur internal lembaga.

"Tentu sumpah dan janji ini akan kami patrikan di dalam hati, dan kami interpretasikan untuk melaksanakan tugas dan amanah UU yang diberikan ke kami dalam rangka mengawasi sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap penyelenggara pelayanan publik," ujar Nuzran di Istana Negara Jakarta, usai pelantikan, Kamis, 1 Oktober 2026, mengutip dari Breaking  News Metro TV.

Nuzran menjelaskan, dengan susunan anggota yang kini telah lengkap menjadi sembilan komisioner, langkah awal yang akan diambil adalah melakukan konsolidasi. 

"Tentu ini merupakan langkah baru bagi kami sebagai ketua, dan anggota sudah lengkap 9 komisioner, kami internal akan berbenah," tambahnya.


Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta. Dok. Tangkapan Layar

Nuzran telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan sebagai Ketua Ombudsman baru, khususnya penyelesaian sejumlah Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang saat ini tengah berjalan.

"Pertama kami akan mengawal sedang ada IAPS terkait tata kelola MBG (Makan Bergizi Gratis), di bidang kekerasan seksual di beberapa daerah dan itu tinggal finishing tinggal kami sampaikan ke kelembagaan terkait," ungkapnya.

Selain itu, Ombudsman juga tengah merampungkan IAPS terkait sektor minyak dan gas bumi. Semua perkara tersebut akan disampaikan secara simultan. 

"Kami mengawal skala prioritas Pak Presiden terkait MBG itu sedang berlangsung, baik di perekonomian dan pangan," jelas dia. 

Perkara Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

Dalam kesempatan tersebut, Nuzran juga menyoroti sejumlah isu yang saat ini tengah ditangani Ombudsman. Salah satunya adalah dugaan temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong. Ia memastikan Ombudsman terus mengawal proses tersebut untuk mendorong perbaikan tata kelola di lingkungan pemasyarakatan.

Terkait kelanjutan penanganan isu Lapas Cibinong, Nuzran menyebut prosesnya sudah memasuki tahap akhir.

"Satu tahap lagi karena ini adalah sidak hasil pemeriksaan lapangan, kami menyerahkan rekomendasi tertulis kepada Kemenimipas (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan), tinggal menunggu waktu beliau untuk kami serahkan," jelas Nuzran.

Lebih lanjut, Nuzran memaparkan bahwa Ombudsman juga baru saja merampungkan sejumlah pengawasan penting lainnya. Pihaknya telah menyampaikan hasil investigasi terkait meninggalnya empat dokter magang (intern) kepada Menteri Kesehatan, serta menyerahkan hasil pengawasan kepada pihak penyelenggara haji dan umrah.