Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, Kapolri Ungkap Peran Empat Tersangka

Jakarta: Polri menetapkan empat tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan berbagai pihak. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan tersangka LSP, SU, EH, dan AS memiliki peran berbeda.

"Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut," kata Suyudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Suyudi menyampaikan LSP berperan sebagai pemberi perintah dan menentukan target penyadapan. Perintah diberikan saat LSP masih menjabat sebagai Kapolri.

Perintah dan target penyadapan disampaikan LSP melalui lisan atau pesan WhatsApp kepada Kabakmon AS. LSP juga menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan.

"Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," ungkap Suyudi.

Sedangkan peran tersangka kedua, SU, yaitu sebagai dewan penasihat monitoring center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. SU yang saat penyadapan menjabat sebagai Kadiv Tik Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 juga berperan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada LSP.


Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026. Dokumentasi/ Metro TV.

Peran tersangka ketiga, EH, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari LSP. EH yang saat penyadapan menjabat sebagai PLT Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

Keempat, AS yang menjabat sebagai PLT Kabakmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari LSP. Kemudian, AS meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

AS juga berperan melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan TK untuk melakukan surveillance.

"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta bubaran grup WhatsApp," ujar Suyudi.