Keamanan dan Pembangunan Mesti Berjalan Bersama Wujudkan Perdamaian di Papua

Jakarta: Upaya mewujudkan perdamaian di Papua membutuhkan pendekatan yang menyatukan aspek keamanan dan pembangunan. Keamanan diperlukan untuk melindungi masyarakat dan memastikan hukum berjalan, sementara pembangunan menjadi instrumen penting menghadirkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.

"Damai Papua hanya mungkin jika keamanan, pelayanan publik, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap masyarakat lokal berjalan bersama," kata Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Noor Azhari, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 2 Oktober 2026.

Hal itu disampaikan Noor dalam Diskusi Publik bertajuk “Mengapa Eskalasi Konflik Papua Selalu Memanas?” yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Jakarta Timur, Jumat, 2 Oktober 2026.

Noor mengatakan persoalan Papua tidak cukup dibaca hanya sebagai gangguan keamanan. Konflik yang berlangsung juga berkaitan dengan perlindungan warga sipil, keberlangsungan layanan dasar, kepercayaan masyarakat, serta masa depan pembangunan di wilayah Papua.

"Kekerasan bersenjata tidak hanya menghasilkan korban, tetapi juga memutus sekolah, kesehatan, pasar, logistik, dan relasi sosial," kata Noor.

Noor Azhari menilai keberhasilan membangun perdamaian di Papua tidak cukup diukur dari berkurangnya kontak senjata. Menurut dia, indikator lainnya adalah sejauh mana masyarakat kembali merasakan keamanan, layanan dasar berjalan, serta kepercayaan terhadap negara tumbuh.

Baca Juga :

Pembentukan DOB Papua Utara Didorong dengan Tiga Pertimbangan

"Ukuran keberhasilan bukan hanya menurunnya kontak senjata, tetapi pulihnya rasa aman, layanan dasar, dan kepercayaan warga," kata Noor.

Noor menilai negara tetap memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan penegakan hukum. Namun, kata dia, pendekatan keamanan perlu berjalan bersama dengan perlindungan masyarakat sipil, akuntabilitas, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal.

Di sisi lain, pembangunan juga harus terus berjalan untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari kehadiran negara.

Pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, air bersih, serta penguatan ekonomi lokal, menurut Noor, merupakan bagian penting dari upaya membangun keamanan manusia sekaligus memperkuat fondasi perdamaian.

"Pembangunan tidak bisa berjalan di atas rasa takut; keamanan tidak akan berkelanjutan tanpa pelayanan publik yang dirasakan warga," kata Noor.

Noor juga menekankan pentingnya melibatkan aktor-aktor lokal dalam membangun perdamaian Papua. Termasuk, tokoh adat, gereja, kepala kampung, perempuan, pemuda, pemerintah daerah, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat sipil.

"Mereka memiliki peran strategis dalam mendeteksi potensi konflik sekaligus memperkuat kepercayaan di tingkat masyarakat," kata Noor. 

Noor mendorong agar penanganan konflik Papua secara bertahap bergeser dari pola responsif menuju perlindungan preventif. Langkah tersebut antara lain melalui pemetaan wilayah rawan, deteksi dini, respons terpadu, pemulihan masyarakat terdampak, serta pembangunan kepercayaan secara berkelanjutan.

Noor mengatakan pendekatan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil.

"Resolusi konflik Papua tidak bisa sektoral. Harus menjadi ekosistem yang aman, adil, dipercaya, dan dirasakan manfaatnya oleh warga," kata Noor.

Ia menegaskan Papua tidak semestinya hanya dilihat sebagai wilayah konflik. Papua merupakan ruang hidup masyarakat, ruang adat, ruang pembangunan, sekaligus bagian penting dari masa depan Indonesia.

"Membangun damai Papua berarti memastikan warga sipil tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi pusat keamanan, pembangunan, dan rekonsiliasi," ujar Noor.