Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Penting dalam Transisi Energi

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta menjadi kunci dari transiai energi.

Sri Mulyani mengungkapkan, keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi energi menjadi topik yang perlu menjadi perhatian seluruh komunitas ASEAN.

“Saya yakin pendanaan transisi memainkan peran penting dalam memberikan dukungan bagi transisi energi menuju dekarbonisasi. Tidak ada transisi tanpa pendanaan dan tidak ada pembiayaan tanpa kolaborasi antara pemerintah dan swasta,” kata Menkeu saat menyampaikan keynote speech pada United States – ASEAN Business Council (US-ABC) Breakfast Session “Fostering a Stronger Future: 46 Years of US-ASEAN Partnership dikutip di laman Kemenkeu, Selasa, 5 September 2023.

Tantangan utama pendanaan transisi

Dia menjelaskan tantangan utama pendanaan transisi adalah keterlibatan pendanaan swasta untuk kegiatan dekarbonisasi.

“Kita perlu memastikan negara berkembang, seperti sebagian besar negara anggota ASEAN, mempunyai akses terhadap sumber daya yang adil dan memadai pada waktu yang tepat. Sehingga tekad untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim sambil terus mencapai kemajuan dalam pembangunan akan dapat tercapai,” jelas dia.

Baca juga: Luhut Dorong Kerja Sama Pemerintah dan Dunia Usaha Tingkatkan Potensi ASEAN

Menurut Sri Mulyani, melibatkan sektor swasta secara lebih efektif seraya memitigasi dampak terhadap pekerja, lingkungan, dan sosial merupakan faktor kunci dalam mekanisme transisi energi.

“Jadi, ini bukan sekadar mematikan (pembangkit listrik) batu bara dan mengurangi CO2. Banyak dimensi lain yang perlu dibenahi. Mendapatkan pendanaan berbiaya rendah dari dana konsesi sangat penting bagi keuntungan proyek secara keseluruhan,” kata dia.

Bendahara negara itu juga mengungkapkan Presidensi G20 Indonesia pada 2022 lalu telah memulai pendanaan transisi dan menetapkan kerangka pendanaan transisi yang menjadi panduan bagi pengembangan kebijakan dan layanan keuangan untuk mendukung transisi terkait perubahan iklim.

“Tahun ini, Indonesia sebagai Ketua ASEAN juga mengalami kemajuan lebih lanjut di bidang ini. Kami menghadirkan Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan (ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance/ATSF) Versi 2. Keuangan berkelanjutan bukan sekadar kata kunci, tapi merupakan suatu keharusan yang strategis,” ujar dia.

Adapun Menkeu menegaskan keuangan berkelanjutan merupakan wujud perubahan paradigma yang dapat membawa dunia menuju masa depan yang lebih baik. Kesejahteraan masyarakat tidak dicapai dengan mengorbankan lingkungan, namun selaras dengan lingkungan.

“Keuangan berkelanjutan bukan sekadar kata kunci, namun merupakan keharusan strategis," sebut dia.