Sopir Angkot Harap Beriringan dengan Bus Trans Jatim

Malang: Kehadiran Bus Trans Jatim Koridor 2 di Kota Malang, Jawa Timur, memicu gelombang protes dari para pelaku transportasi lokal. Para sopir angkutan kota (angkot) jalur Arjosari-Gadang (AG) menilai operasional bus massal tersebut tidak memberikan keseimbangan dan justru mematikan mata pencaharian mereka.

Perwakilan sopir angkot jalur AG, Sonny Junaedi, menegaskan keberadaan Trans Jatim telah merebut mayoritas penumpang yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama. Kondisi ini membuat para pengemudi angkot kini berada di ujung tanduk.

"Kami sebagai pengurus jalur yang mewakili rekan-rekan angkot merasa dengan adanya Trans Jatim di Kota Malang ini, masih belum ada keseimbangan dengan para pelaku kerja angkutan. Jadi, kami 100 persen dirugikan," kata Sonny, di sela-sela aksi penolakan bus Trans Jatim di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Kamis, 25 Juni 2026.
 

Sonny mengklarifikasi aksi protes ini bukan bentuk penolakan terhadap modernisasi transportasi publik. Pihaknya hanya menuntut ruang yang adil agar tetap bisa menafkahi keluarga di tengah perubahan sistem transportasi kota.

"Dalam maksud kami ini kan juga ikut melayani masyrakat. Kalau dirugikan, otomatis kami protes karena kami juga menginginkan pendapatan," ujar Sonny.

Keresahan para sopir kian memuncak setelah Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana mengoperasikan Koridor 2. Padahal, dampak buruk dari operasional Koridor 1 terhadap angkot lokal diklaim belum mendapatkan solusi konkret dari pemerintah.

Sonny mendesak pemerintah untuk menuntaskan regulasi Koridor 1 terlebih dahulu sebelum menambah layanan baru. Langkah terburu-buru ini dinilai mengabaikan nasib ratusan sopir angkot yang terdampak langsung di lapangan.

"Koridor satu saja regulasinya belum selesai, kok tiba-tiba sudah ada koridor dua. Itu kan lucu," tutur Sonny.

Para pelaku angkutan umum berharap ada regulasi yang memayungi kedua moda transportasi ini agar dapat berjalan beriringan. Pemerintah diminta tidak menganakemaskan transportasi modern dan menelantarkan transportasi konvensional yang sudah ada lebih dulu.

"Keinginan kami sebagai pelaku kerja angkutan umum adalah agar Trans Jatim yang sudah keluar itu memiliki regulasi yang jelas dan berpihak pada angkot. Istilahnya ada keseimbangan," ujar Sonny.

Besar harapan para pengemudi agar angkot AG tetap eksis dan tidak tergilas zaman. Sinergi yang adil diharapkan mampu menjaga dapur para sopir tetap ngebul sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi warga Malang.

"Walaupun ada Trans Jatim, angkot tetap bisa eksis beroperasi mencari nafkah sehari-hari," ucap Sonny.


Aksi penolakan bus Trans Jatim di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Kamis, 25 Juni 2026. Metrotvnews.com/Daviq Umar Al Faruq

Jarak Halte Terlalu Dekat Matikan Fungsi Feeder

Salah satu kekeliruan fatal dalam penerapan Trans Jatim di lapangan adalah penempatan halte yang dinilai terlalu rapat. Jarak antar-halte yang berdekatan membuat fungsi angkot sebagai angkutan pengumpan (feeder) menjadi lumpuh total.

Penumpang kini bisa langsung mengakses Trans Jatim di mana saja tanpa perlu lagi memanfaatkan jasa angkot. Akibatnya, rantai transit transportasi di Kota Malang menjadi terputus.

"Kalau haltenya berdekatan, malah Trans Jatim yang menguasai semuanya, bukan kita lagi yang beroperasi," imbuh Sonny.

Sopir angkot tidak membutuhkan perluasan rute feeder, melainkan pengurangan jumlah halte bus Trans Jatim secara signifikan. Dengan begitu, pembagian area kerja antar-moda transportasi transportasi bisa berjalan lebih adil.

"Bukan feeder-nya yang diperlebar, tapi jumlah haltenya dikurangi. Biar kami tetap menjadi penghubung di jalur masing-masing," ungkap Sonny.

Jika tata letak halte ini tidak segera dievaluasi, pendapatan para sopir angkot dipastikan akan terus merosot tajam. Ketiadaan zona transit membuat angkot kehilangan fungsi vitalnya dalam struktur transportasi kota.

"Kalau haltenya terlalu dekat, angkot kami mati karena tidak ada mata rantai transit untuk angkutan umum ini," ujar Sonny.

Sebelum Trans Jatim mengaspal, eksistensi angkot di Kota Malang sebenarnya sudah babak belur akibat gempuran berbagai alternatif transportasi lain. Kehadiran armada bus baru tanpa regulasi yang adil diyakini akan menjadi pukulan terakhir yang mematikan bagi mereka.

"Sebelum adanya Trans Jatim, posisi kami sebenarnya sudah terhimpit oleh angkutan lain. Ditambah lagi dengan Trans Jatim, kami makin tidak seimbang dalam memberikan pelayanan," jelas Sonny.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memastikan perluasan jangkauan transportasi massal Trans Jatim di wilayah Malang Raya. Layanan armada bus koridor 2 ini dijadwalkan mulai mengaspal pada Oktober 2026 mendatang untuk menghubungkan Kabupaten Malang bagian selatan dengan Kota Malang.

Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Cito Eko Yuly Saputro, menegaskan persiapan penambahan rute baru tersebut kini sudah memasuki tahap finalisasi. Kehadiran koridor anyar ini diharapkan mampu mengurai kemacetan sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat antardaerah.

"Untuk Trans Jatim di wilayah Malang sudah final. Memang nanti akan ditambahi di koridor 2. Rencana estimasi akan dijalankan bulan Oktober," kata Cito saat dikonfirmasi, Minggu, 14 Juni 2026.