Penajam Paser Utara Siaga Darurat Bencana Selama Kemarau

Penajam Paser Utara: Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Penetapan ini dilakukan sebagai antisipasi menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi selama musim kemarau.

"Status siaga darurat antisipasi bencana dampak kemarau, khususnya kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," ujar Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar, dilansir dari Antara, Rabu, 10 Agustus 2026. 

Penetapan status siaga darurat tersebut didasarkan pada sejumlah indikator, di antaranya informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai kondisi hari tanpa hujan yang relatif panjang, serta meningkatnya intensitas kejadian kebakaran hutan, lahan dan permukiman.
 

"Kondisi itu perlu direspons dengan meningkatkan kesiapsiagaan, dari sisi personel maupun peralatan," ujarnya.

Seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, TNI/Polri, perusahaan, hingga unsur terkait lainnya diminta memastikan personel, serta peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana dalam kondisi siap digunakan.

"Juga memperkuat komunikasi dan koordinasi antarinstansi agar tidak terjadi kendala koordinasi ketika personel dan sumber daya harus dikerahkan," ucap Tohar.


Karhutla di Kabupaten Penajam Paser Utara. (Dokumentasi/BPBD PPU)

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan siaga darurat bencana untuk memberikan kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari berbagai unsur, termasuk instansi pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat.

"Status siaga darurat bencana dipilih berdasarkan parameter dan indikator yang ada, telah diidentifikasi ada ancaman, potensi kejadian, risiko, serta dampak yang kemungkinan ditimbulkan,” jelas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nurlaila.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus memperkuat langkah pencegahan, kesiapsiagaan, sosialisasi, edukasi, hingga simulasi penanganan bencana bersama seluruh unsur terkait.

"Pusat komando dan data penanggulangan bencana juga terus diperkuat, unit unit kerja memiliki keterkaitan penanganan bencana diminta melengkapi data personel maupun kontak yang dapat dihubungi sewaktu-waktu," demikian Nurlaila.