HUT RI Jadi Momentum Mempercepat Investasi di Sektor Strategis

Jakarta: Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum mempercepat investasi di sektor strategis. Dalam rangkaian HUT Kemerdekaan, Presiden selalu menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) dan Nota Keuangan sebagai arah pembangunan setahun ke depan.

Pada penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan arahan terkait transformasi ekonomi yang akan dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah mempercepat investasi di sektor strategis yang diorkestrasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

"Danantara adalah dana kedaulatan kita, Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang," ujar Prabowo.

Pembentukan Danantara Development Management Fund

Presiden Prabowo menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF). Lembaga ini akan bertugas membangun kapasitas bangsa melalui investasi di sektor strategis nasional.

Ia menjelaskan, DDMF bertugas sebagai instrumen yang menyiapkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang. Proyek yang dibiayai ini penting bagi Indonesia, namun belum bisa dibiayai dengan investasi komersial jangka pendek, serta tidak menggunakan dana APBN.

"Sebagai contoh pada proyek mobil nasional. Kita rencanakan mobil nasional kita, kita produksi secara massal pada akhir 2028. Fasilitas sudah dibangun di daerah Subang," ucap Prabowo.
 
Selain itu, DDMF akan membiayai proyek motor listrik nasional. Meski begitu Prabowo mengatakan, saat ini sudah ada dua perusahaan swasta dan dua BUMN yang telah mulai produksi motor listrik.

Pemerintah juga mengandalkan DDMF untuk membangun giant sea wall, tanggul besar untuk mengamankan Pantai Utara Pulau Jawa. Rencananya giant sea wall akan dibangun sepanjang 575 kilometer (km) dengan estimasi biaya mencapai USD100 miliar.

Targetkan investasi Rp2.322 triliun

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengatakan pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada 2027.

Target investasi tersebut meningkat Rp280,7 triliun atau sekitar 13,8 persen dibandingkan target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Dalam paparan Rosan, target Rp2.322 triliun ditetapkan untuk 2027 sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rosan mengatakan, investasi menunjukkan peran yang meningkat terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal II-2026, lanjut dia, komponen investasi tumbuh 6,87 persen secara tahunan dan menyumbang sekitar 39 persen dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen.

“Investasi menyumbang kurang lebih 39 persen dari total pertumbuhan kuartal kedua, di atas kisaran biasanya normalnya tuh di 28 atau 28, 29 persen,” ungkap Rosan.
 
Pada semester I-2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen secara tahunan atau 49,5 persen dari target investasi 2026. Realisasi investasi juga menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia atau meningkat 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Strategi ekonomi dan fiskal 2027

Pada 2027, Presiden Prabowo menetapkan tujuh strategi ekonomi dan fiskal, yaitu penguatan transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tinggi, program unggulan berjalan efektif, program perlindungan sosial yang andal, serta pemberdayaan UMKM yang terus dibangkitkan.

"Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ujar Prabowo.

Pemerintah memiliki delapan program kerja prioritas nasional (PKPN) 2027, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta hilirisasi dan industrialisasi, program prioritas pemerintah yakni infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

"Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, pecepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi," ucap Prabowo.