Bekerja dari Layar: Benarkah Remote Working Solusi Krisis Iklim?

Jakarta: Tren remote working atau kerja jarak jauh kian populer di era tuntutan fleksibilitas pekerjaan. Bahkan, digadang-gadang mampu mengurangi emisi karbon yang dihasilkan per individu.

Seperti cerita Yasinta Mayestika, 34. Tiga tahun lalu, baginya pagi hari adalah perjuangan menembus kemacetan dua jam dari Bekasi menuju Jakarta. Kini, rutinitas itu telah berganti. 

Saat jam sibuk melanda ibu kota, ia sudah selesai berolahraga, menikmati sarapan bersama ibunya, dan bersiap masuk ke "kantor" virtual di layar laptopnya. Ia mulai terbiasa dengan tren work from home (WFH) ini.

"Lebih disiplin, aku merasa lebih fokus dengan kerjaan dan nyaman dengan working space aku sendiri. Terus enggak harus commute jauh," ujar Yasinta, karyawan swasta yang sudah tiga tahun menjalani skema remote working kepada tim Metro TV, Jumat, 13 Maret 2026.
 

Bagi Yasinta dan pekerja lain seperti Ridzka Putri, 41, WFH memberikan kualitas hidup yang lebih baik. Ridzka, yang bekerja di perusahaan teknologi, memilih remote working demi fleksibilitas sebagai ibu.

"Motivasi saya karena peran sebagai ibu yang tetap ingin aktif bekerja. Dulu pulang pergi hampir tiga jam, sekarang jeda siang bisa untuk jemput anak sekolah," kata Ridzka. 

Meski tidak menghitung jejak karbon secara formal dari tren remote working, ia merasakan kualitas udara dan kesehatan yang lebih baik. Ridzka juga menekankan pentingnya mentalitas dari konsep kerja modern ini. 

"Jangan punya mindset 'kerja remote enggak ada waktu istirahat' atau 'kantor enggak bakal tahu'. Justru belajar menjadi pribadi yang dapat diberi tanggung jawab walaupun tidak dimonitor langsung," ujar Ridzka.

Komuter dan Karbon: Angka yang Mengkhawatirkan

Transportasi darat di Jakarta diperkirakan menghasilkan sekitar 22,8 juta ton CO2 ekuivalen setiap tahun. Kendaraan pribadi menjadi kontributor utama dari akumulasi jutaan perjalanan harian pekerja yang membelah kota.

Riset Cornell University dan Microsoft menyebutkan bahwa pekerja yang sepenuhnya bekerja dari rumah berpotensi mengurangi jejak karbon pribadi mereka hingga 54 persen. Bahkan, model hybrid dua hingga empat hari dari rumah tetap dapat memangkas emisi antara 11 hingga 29 persen. Di Indonesia, sekitar 68 persen tenaga kerja tercatat telah mencicipi skema kerja jarak jauh ini.

Praktisi HR dan peneliti doktoral Universitas Katolik Parahyangan, Victor Hutomo, melihat ini sebagai peluang nyata bagi korporasi. Khususnya dalam mendukung upaya ramah lingkungan.

"Di perusahaan yang memiliki orientasi keberlanjutan, kebijakan kerja fleksibel mulai diintegrasikan ke dalam pelaporan Environmental Social Governance (ESG), khususnya dalam pengukuran emisi Scope 3," ujar Victor, Sabtu, 14 Maret 2026. 

Pengurangan perjalanan harian karyawan, menurutnya dapat dikonversi menggunakan kerangka Greenhouse Gas (GHG) Protocol untuk menjadi indikator dampak lingkungan yang terukur. GHG Protocol adalah standar internasional untuk mengukur dan melaporkan emisi gas rumah kaca dari aktivitas perusahaan atau organisasi. 

Dalam riset doktoralnya, ditemukan bahwa organisasi dengan strategic foresight terhadap isu dekarbonisasi cenderung mencatat kinerja finansial yang lebih baik (Backler, Iny & Turner, 2026, HBR).

"Strategi keberlanjutan lingkungan dapat berjalan selaras dengan penciptaan nilai bisnis," kata Victor.


Ilustrasi. Foto: Freepik.com.

WFH Bukan 'Peluru Perak' Krisis Iklim

Optimisme menciptakan pola ramah lingkungan ini diredam oleh pandangan kritis dari Pengkampanye Urban Berkeadilan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Wahyu Eka Setyawan. Ia menegaskan bahwa WFH bukanlah solusi utama menekan emisi karena berhadapan dengan sektor lain.

"Sumber utama emisi di Indonesia tetap berasal dari sektor industri berat, energi batu bara, industri ekstraktif, serta deforestasi. Kerja jarak jauh lebih tepat dilihat sebagai perubahan pola mobilitas perkotaan, bukan solusi utama krisis lingkungan," tegas Wahyu.

Wahyu juga memperingatkan adanya rebound effect—risiko di mana pengurangan emisi komuter diimbangi kenaikan konsumsi energi rumah tangga dan aktivitas digital. Merujuk analisis MIT, aktivitas digital dunia kini menyumbang 4 persen emisi gas rumah kaca global akibat konsumsi energi data center.

Persoalan Keadilan dan Struktur Kota

Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah aspek keadilan. Remote working saat ini masih menjadi privilege pekerja kerah putih di industri kreatif dan teknologi. Pekerja manufaktur, konstruksi, dan perdagangan tidak memiliki kemewahan tersebut.

"Pola mobilitas harian kita dibentuk oleh tata ruang yang memisahkan tempat tinggal dan tempat kerja. Dampaknya, jutaan orang harus melakukan perjalanan panjang setiap hari," tambah Wahyu. 

WALHI juga merekomendasikan agar pemerintah tidak hanya fokus pada transportasi publik untuk menekan emisi. Tetapi juga membuka ruang bagi kebijakan kerja fleksibel dalam penataan kota. 

"Pemerintah tidak hanya memperbaiki transportasi publik dan tata ruang kota, tetapi juga membuka ruang bagi kebijakan kerja fleksibel yang dapat mengurangi perjalanan harian jutaan pekerja di kota besar. Pendekatan ini penting karena krisis lingkungan di kota tidak hanya berkaitan dengan teknologi atau infrastruktur, tetapi juga dengan bagaimana masyarakat bekerja, bergerak, dan menggunakan energi," kata Wahyu.

Pada akhirnya, remote working adalah potongan kecil dari puzzle besar ekonomi hijau. Ia akan menjadi solusi nyata jika dibarengi transisi energi bersih dan penataan kota yang lebih adil bagi setiap warga.