Kasus Pungli Ratusan Juta Rupiah di SMKN 4 Kendari Diselidiki

Kendar: Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari menyelidiki kasus pungutan liar (pungli) senilai ratusan juta rupiah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 4 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Polisi langsung menurunkan personel untuk mendatangi SMKN 4 Kendari setelah menerima informasi terkait kasus tersebut, Selasa, 6 Januari 2026.

"Iya (melakukan penyelidikan), kita ada amankan uang tunai untuk penyelidikan pungli yang sedang kami tangani," kata Kepala Sat Reskrim Polresta Kendari AKP Welliwanto Malau, dikutip dari Antara, Rabu, 7 Januari 2026. 

Dalam penyelidikan tersebut, pihaknya mengamankan uang tunai yang diduga dari hasil pungli sekolah tersebut sebesar Rp36,2 juta. Uang tunai yang menjadi barang bukti itu diserahkan langsung oleh bendahara sekolah dan disaksikan Kepala SMKN 4 Kendari Herman.
 

"Kami interogasi bendahara dan kepala sekolah, didapati uang tersebut dan kami amankan, pada saat itu Kadis Diknas Provinsi menelepon kepala sekolah juga, karena kepala sekolah memberitahu melalui WA ke salah satu Kabid Diknas provinsi bahwa kami (polisi) datang ke sekolah tersebut," jelas Welliwanto.

Ia menjelaskan bahwa dari hasil penyelidikan di SMKN 4 Kendari, pihaknya berhasil mengumpulkan keterangan dan dokumen sebagai barang bukti. Polisi juga menemukan uang tunai yang diduga terkait tindak pidana pungli di sekolah tersebut.

"Atas penyerahan sejumlah uang tersebut telah dibuatkan tanda penerimaan," ungkapnya.

Sebelumnya, SMKN 4 Kendari mengembalikan dana yang dipungut sebagai dalih uang iuran kepada para siswa kurang lebih Rp200 juta. Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Husrin mengatakan proses pengembalian uang iuran tersebut telah berjalan, dengan diserahkan langsung kepada masing-masing siswa.

"Proses pengembalian sudah berlangsung hari ini. Kami lakukan secara bertahap per kelas masing-masing agar tidak mengganggu suasana belajar siswa," kata Husrin.


Ilustrasi pungli. Foto: Dok. Medcom.id.

Dia berharap, peristiwa pemungutan iuran di SMKN 4 Kendari dapat menjadi pelajaran bagi seluruh SMA atau SMK di Sultra. Sehingga, mereka tidak memungut biaya apa pun kepada para siswa atau orang tuanya.

"Kemudian ada hal positif yang mesti kita petik, bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di SMK dan itu sangat sulit pembiayaan di dana BOS, itu juga yang perlu menjadi kajian kita semua, sehingga sekolah juga bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Kepala SMKN 4 Kendari Herman menjelaskan iuran tersebut awalnya dana partisipasi hasil kesepakatan dengan orang tua siswa Rp45 ribu per bulan atau Rp270 ribu per semester. Dana ini diperuntukkan membayar gaji 12 guru honorer.

Namun seiring berjalannya waktu, sebanyak 12 guru honorer tersebut dinyatakan lulus dan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Para guru tersebut kemudian menerima gaji rapel (kekurangan gaji) dari negara terhitung sejak Maret hingga Desember.

"Karena guru honorer sudah terangkat menjadi PPPK dan menerima gaji dari pemerintah, terjadi dobel penerimaan. Oleh karena itu, uang partisipasi orang tua yang sebelumnya digunakan untuk gaji mereka dari bulan Juni sampai Desember, kini kami kembalikan sepenuhnya," jelas Herman.