Australia Dukung Indonesia Jadi Ketua Dewan HAM PBB

Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto bersama dengan Dubes Indonesia untuk Australia Siswo Pramono melakukan pertemuan dengan Australia’s Special Envoy for International Human Rights, Hon Mark Dreyfus KC di Canberra. Dalam pertemuan tersebut Negeri Kanguru itu mendukung Indonesia menjadi Ketua Dewan HAM PBB.

"Kami sangat mendukung inisiatif yang digagas Kementerian HAM terkait pertemuan antara negara-negara di kawasan regional dalam Forum Asia Pacific Human Rights Ministrial dan kesediaannya untuk hadir di Indonesia, termasuk akan memberi dukungan terhadap Indonesia apabila akan mengajukan diri menjadi Ketua Dewan HAM PBB" ujar Mark melalui keterangan tertulis, Jumat, 5 Desember 2025.

Mark juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah Indonesia. Di antaranya, pembentukan Kementerian HAM. 

Mark juga mengapresiasi Indonesia yang telah meratifikasi lebih banyak instrumen HAM dibanding Australia yang belum memiliki Undang-Undang HAM. Dia juga  menyambut baik gagasan penyelenggaraan Human Rights Dialog antara Indonesia dengan Australia sebagai negara tetangga dengan tantangan HAM yang beririsan.  

Sementara itu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto memperkenalkan Kementerian HAM yang bertindak selaku perpanjangan tangan Presiden dalam urusan pemerintahan di bidang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Kementerian HAM sesuai dengan visi Presiden dalam 8 poin Astacita, dimana pertama adalah penguatan Pancasila, Demokrasi dan Hak asasi Manusia. 

"Sejumlah program prioritas penguatan HAM telah dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia baik terhadap aparat pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab HAM (duty bearer of rights), masyarakat, serta pelaku usaha" tegas Mugiyanto. 

Baca juga: Sambut Hari HAM Sedunia, Kementerian HAM Gelar Penayangan dan Bedah Film 'Pangku'

Disampaikan pula bahwa Indonesia telah meratifikasi hampir semua instrumen HAM utama. Selanjutnya, Kementerian HAM sedang merumuskan langkah-langkah menuju ratifikasi OPCAT sebagai komitmen penting dalam pencegahan penyiksaan. 

Kementerian HAM juga tengah merumuskan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang telah berusia 26 tahun. Payung hukum tersebut dinilai harus disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini agar semakin memberikan penguatan terhadap upaya pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan kewajiban pemerintah. 

Di tingkat Internasional, Kementerian HAM juga menginisiasi adanya Asia Pacific Human Rights Ministerial Forum. Event tersebut bertujuan untuk membangun dialog antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap isu-isu hak asasi manusia dan mengajak keterlibatan Parlemen Australia dalam forum tersebut. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Staf Khusus Menteri HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional, Stanislaus Wena dan dua staf KemenHAM didampingi KBRI Canberra. 

Sementara perwakilan Australia yang hadir Advisor to the Minister for Foreign Affairs, First Assistant Secretary Southeast Asia Maritime Department of Foreign Affairs and Trade, dan Human Rights Branch Departement of Foreign Affairs and Trade.