Negosiasi Intensif Pembentukan Pemerintah Baru Irak Terus Berlangsung

Irak: Partai-partai politik di Irak tengah melakukan negosiasi intensif dengan Perdana Menteri terpilih Ali al-Zaidi terkait pembentukan pemerintahan baru. Proses ini bertujuan menentukan pembagian kursi kabinet sesuai kekuatan masing-masing di parlemen.

Pembagian jabatan dilakukan dengan sistem poin berdasarkan jumlah kursi parlemen. Presiden, ketua parlemen, dan perdana menteri masing-masing memiliki sekitar 15 poin, setara 30 kursi parlemen. Untuk memperoleh kementerian strategis seperti minyak atau luar negeri, diperlukan lima poin, sedangkan kementerian non-strategis membutuhkan empat poin.

Al-Zaidi memiliki waktu sekitar tiga minggu untuk membentuk kabinet sebelum batas waktu konstitusional berakhir. Susunan kabinet nantinya akan diajukan ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan. Sumber parlemen memperkirakan daftar awal kabinet akan diserahkan pekan depan.

Pemerintahan baru diperkirakan terdiri dari 22 kementerian. Sebanyak 12 posisi akan diisi oleh kelompok Syiah Coordination Framework, enam oleh blok Sunni, dan empat oleh partai Kurdi. Dukungan mayoritas partai di parlemen, serta dukungan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah negara Barat, diyakini akan mempermudah proses pengesahan kabinet.

Namun, proses ini menjadi ujian bagi al-Zaidi yang dinilai minim pengalaman politik. Ia dihadapkan pada tantangan keamanan dari kelompok bersenjata serta kondisi ekonomi yang memburuk, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz terhadap pasokan energi.

Tekanan Politik

Seorang sumber yang mengetahui proses tersebut menyebut al-Zaidi kemungkinan akan menggunakan pendekatan seleksi kandidat dari partai. “Ia akan meminta partai mengajukan nama kandidat, lalu memilih yang dianggap paling layak,” ujar sumber tersebut, dikutip dari media Asharq Al-Awsat, Selasa, 5 Media 2026.

Sumber itu juga menambahkan banyak partai berlomba mendapatkan posisi kabinet tanpa mempertimbangkan program kerja pemerintah. Tekanan politik diperkirakan akan meningkat seiring penentuan nama-nama menteri.

Sementara itu, Presiden Kurdistan Nechirvan Barzani melakukan kunjungan ke Baghdad untuk membahas pembentukan pemerintah dan porsi wilayah Kurdistan. Ia dijadwalkan bertemu al-Zaidi serta sejumlah tokoh politik lainnya guna menyepakati pembagian kursi.

Partai Demokrat Kurdistan diperkirakan memperoleh dua hingga tiga kementerian, termasuk satu kementerian strategis. Sementara itu, Persatuan Patriotik Kurdistan tidak akan mendapatkan kursi kabinet karena salah satu anggotanya saat ini menjabat sebagai presiden Irak. (Keysa Qanita)

Baca juga:  Pengusaha Ali al-Zaidi Resmi Ditunjuk sebagai Calon PM Baru Irak