Pemerintah Masih Susun Aturan Turunan Dana Cadangan Pesangon

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Foto: dok. Dinaker Semarang.

Pemerintah Masih Susun Aturan Turunan Dana Cadangan Pesangon

Gabriella Thesa Widiari • 17 November 2026 13:35

Jakarta: Pemerintah tengah mempersiapkan peraturan turunan terkait dana cadangan pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Penyusunan regulasi teknis tersebut dilakukan secara cermat agar implementasinya memiliki landasan hukum yang jelas.

"Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2026, sesuai pasal yang tertulis di situ, dan detilnya harus dibuat peraturan turunan, dan kita belum sampai ke sana," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, dikutip dari Antara, Selasa, 17 November 2026.

Ia menegaskan informasi yang beredar mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak benar. Setiap perkembangan kebijakan dipastikan akan disampaikan secara resmi setelah melewati tahapan pembahasan dan penetapan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Jadi sekali lagi, saya sampaikan tidak benar, bahwa ada terkait dengan informasi harus disetor ke mana, peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja," ujar Yassierli.

Penyusunan aturan pelaksana ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Kajian mendalam juga masih terus dilakukan guna menentukan mekanisme pengelolaan dana tersebut, termasuk mengenai perlu tidaknya pembentukan lembaga pengelola baru.

"Tentu sekali lagi kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan, dan semangatnya waktu disusun undang-undang ini, bersama dengan DPR, adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman buruh, ketika nanti mereka di PHK, sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon," kata Yassierli.


Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Foto: Antara.

Proses perumusan regulasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, serikat pekerja, DPR RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hingga arahan Presiden Prabowo Subianto. Partisipasi bermakna dari seluruh pihak terus dikedepankan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kepentingan semua sektor.

"Prosesnya pasti akan panjang, nanti akan ada pasti meaningful participation. Kita tentu akan dengar dari semua pihak. Tentu juga kita nanti akan konsultasi juga dengan DPR. Saya juga harus konsultasi dengan Pak Presiden dan Pak Menko (Perekonomian, Airlangga Hartarto) tentunya. Jadi mohon ditunggu saja dulu," jelas Yassierli.

(Gabriella Thesa Widiari)