Rencana Siaran Langsung Eksekusi Mati oleh Pentagon Picu Kecaman Bipartisan AS

Washington: Rencana Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth untuk menyiarkan langsung eksekusi mati mantan mayor Angkatan Darat AS memicu kecaman dari berbagai spektrum politik.

Para kritikus memperingatkan bahwa menjadikan hukuman mati sebagai tontonan publik dapat merusak nilai-nilai Amerika dan berisiko membantu propaganda kelompok ekstremis.

Hegseth mengatakan pada Kamis lalu bahwa Nidal Hasan, yang dijatuhi hukuman mati karena membunuh 13 orang dan melukai 32 lainnya pada 2009 di Fort Hood, Texas, akan dieksekusi dengan regu tembak pada 3 Desember mendatang di pangkalan militer yang sama.

Hasan, mantan psikiater Angkatan Darat AS, divonis pada 2013 atas 13 dakwaan pembunuhan berencana dan 32 dakwaan percobaan pembunuhan. Sejak itu, ia ditahan di Fort Leavenworth, Kansas.

Pentagon pada Senin lalu mengumumkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah menyetujui rekomendasi eksekusi tersebut.

"Hasan seharusnya menghadapi hukuman mati, tetapi membuat eksekusinya terbuka untuk publik dan menyiarkannya? Benar-benar menjijikkan," tulis Senator Thom Tillis, politikus Partai Republik dari North Carolina, melalui X.

"Eksekusi publik adalah sesuatu yang dilakukan kediktatoran represif seperti Iran dan Afghanistan. Hal itu seharusnya tidak terjadi di Amerika," lanjutnya, dikutip dari Anadolu Agency, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Joe Kent, mantan direktur Pusat Kontraterorisme Nasional pada pemerintahan Trump yang mengundurkan diri pada Maret terkait perang Iran, memperingatkan bahwa menyiarkan eksekusi tersebut justru dapat membantu kelompok ekstremis.

"Menyiarkan eksekusinya bukan hanya noda bagi moralitas kita, namun juga dapat memberikan propaganda gratis kepada teroris yang akan mereka gunakan untuk meradikalisasi dan merekrut lebih banyak teroris seperti Hassan," tulis Kent melalui X.

Kekhawatiran serupa disampaikan politikus Partai Demokrat. Mereka menilai eksekusi yang disaksikan publik akan mengubah proses keadilan menjadi tontonan, bukan penegakan supremasi hukum.

Anggota DPR Adam Smith, anggota Demokrat teratas di Komite Angkatan Bersenjata DPR, mengatakan eksekusi yang disaksikan publik akan "menjadikan sistem hukum kita sebagai bahan olok-olok."

Senator Patty Murray mendesak Pentagon membatalkan rencana tersebut. Menurut dia, Amerika Serikat dapat menghukum pelaku yang telah divonis tanpa mengagungkan kekerasan.

"Kita dapat mencari keadilan di negara ini tanpa mengagungkan kekerasan dan mengubah eksekusi menjadi tontonan publik yang mengerikan," tulisnya melalui X.

Senator Ruben Gallego menyampaikan kecaman yang lebih keras. "Pemerintah AS dan para korban dapat memperoleh keadilan tanpa kita membuat film snuff," tulisnya.

Baca juga: AS Akan Siarkan Eksekusi Mati Penembak di Pangkalan Militer Fort Hood