Tekan Biaya Logistik, Pemerintah Optimalisasi Mesin Pertumbuhan Baru

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong agar Indonesia bisa menekan biaya logistik. Itu ditujukan untuk mengoptimalisasi tiga mesin pertumbuhan ekonomi baru di masa mendatang.
 
Mesin pertama ialah konvensional, yakni melalui ekspor dan produktivitas sembari mendorong investasi yang lebih produktif serta efisien.
 
"Kita tahu Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita sekarang sekitar enam, kita harus efisienkan sehingga ICOR targetnya ke angka empat," kata Airlangga seperti dikutip dari siaran pers, Rabu, 21 Februari 2024.
 
Mesin kedua yakni mesin ekonomi baru atau mesin digital yang nantinya berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan di masa depan. Sedangkan yang ketiga ialah menyempurnakan mesin ekonomi Pancasila, yaitu mesin ekonomi yang berkeadilan.
 
Airlangga menjelaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar, sangat membutuhkan infrastruktur konektivitas seperti jalan, pelabuhan, dan bandara dengan kehadiran infrastruktur ini dapat membuat biaya logistik lebih efisien. Efisiensi biaya logistik menjadi sangat penting untuk mendongkrak daya saing investasi di Indonesia.
 
"Tahun lalu bersama Menteri Bappenas dan Kepala BPS telah meluncurkan biaya logistik nasional, yang angkanya di 2022 sebesar 14,29 persen. Kemudian kita mendorong agar sepuluh tahun ke depan bisa mendekati single digit dan di 2045 targetnya adalah delapan persen," kata Airlangga.

Baca juga: Pengusaha Berharap Presiden Terpilih Perhatikan Sektor Logistik
 

Tingkatkan kinerja logistik lewat berbagai kebijakan

 
Pemerintah, lanjut Airlangga, terus berkomitmen meningkatkan kinerja logistik melalui berbagai kebijakan, salah satunya melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi sistem informasi antar instansi dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional.
 
Secara umum, progres capaian rencana aksi NLE hingga 31 Desember 2023 melalui Instruksi Presiden RI (Inpres) 5/2020 telah berjalan dengan lancar. Keberadaan NLE telah berkontribusi dalam mendukung proses logistik nasional melalui langkah terobosan pada layanan SSm, SP2 online, dan DO online.
 
"Sesuai dengan Inpres 5 Tahun 2020, Kementerian Perdagangan salah satu tugasnya ada integrasi pelaporan perdagangan antar pulau melalui sistem INSW. Saat ini Kementerian Perdagangan juga sedang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 yang tentu akan mengakomodasi perbaikan yang pro bisnis dan diharapkan ini bisa meningkatkan efisiensi kita," terang Airlangga.
 
Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika yang terjadi baik dalam lingkup global maupun domestik, imbuh Airlangga, maka perlu dilakukan penguatan penataan logistik nasional untuk mencapai target efisiensi dan penurunan biaya logistik nasional di 2045.
 
Hal itu dapat dilakukan melalui penguatan NLE dan perluasan digitalisasi kegiatan logistik di luar pelabuhan, penurunan biaya logistik melalui standarisasi layanan logistik, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas melalui reengineering jaringan pelayaran domestik dengan hub and spoke, dan pengembangan pusat logistik sebagai agregator komoditas unggulan daerah.
 
"Perbaikan sistem logistik ini juga Indonesia sedang memperhatikan untuk bergabung dan mempelajari Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) untuk memperluas fokus pasar di Amerika Selatan dan Amerika Tengah," tutup Airlangga.