Eks Komisioner Minta Pansel Tak Beri Karpet Merah ke Capim Tertentu

Jakarta: Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta panitia seleksi (pansel) tidak mengistimewakan calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah tertentu dalam proses penjurian. Seleksi harus didasari hasil pemantauan rekam jejak dan masukan dari publik.

“Jangan kita memberikan karpet kepada orang atau individu tertentu, karpet merah, tapi semuanya harus didasarkan pada hasil wawancara, hasil penelusuran track record dan kemudian masukan-masukan dari masyarakat,” kata Agus dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.

Agus meminta pemantauan dilakukan dengan detail. Pansel diharap tidak hanya mengutamakan penelusuran internet dalam menelusuri rekam jejak para capim KPK.

“Penelusuran track record penting sekali bukan hanya dari Wikipedia. Tapi kalau perlu didatangi tempatnya, dia pernah bekerja itu penting sekali untuk kita mengetahui track record dari masing-masing calon,” ucap Agus.

Pansel juga didesak tidak mengutamakan penegak hukum dalam proses seleksi. Sosok berintegritas diminta diutamakan untuk dipilih memimpin KPK.

“Saya juga setuju kalau tidak terlalu dominan dari aparat penegak hukum, tapi ada perwakilan sih bukan sesuatu yang haram,” ujar Agus.

Baca:  KPK Harap Dapat Pimpinan Terbaik

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti lolosnya 40 capim KPK usai menjalani tes tulis, beberapa waktu lalu. Pansel dicurigai berpihak ke penegak hukum dari komposisi peserta yang lulus ujian.

“Ini tentu menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat tentang independensi Pansel dalam bekerja. Potensi keberpihakan yang berlebih pada aparat penegak hukum disinyalir sedang terjadi pada proses seleksi kali ini,” kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Agustus 2024.

Kurnia menjelaskan kecurigaan itu didasari adanya 16 capim KPK yang kini aktif menjabat maupun sebagai purnawirawan di sejumlah lembaga penegak hukum. ICW kini mengkhawatirkan independensi Lembaga Antirasuah ke depannya.

“Sedangkan menyangkut independensi, baik kandidat yang berasal dari Polri, Kejaksaan, atau Mahkamah Agung, berpotensi memiliki loyalitas ganda,” ucap Kurnia.