Pemerintah Belum Optimal Beri Perhatian Penguatan Kelas Menengah

Jakarta: Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dolfie OFP menyebut saat ini pemerintah belum optimal memberikan perhatian pada penguatan kelas menengah.
 
"Perhatian (pemerintah) lebih pada sisi program perlinsos, pemberian subsidi dan kompensasi, insentif perpajakan seperti insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah, pemberian bantuan iuran kesehatan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga jaring pengaman seperti kartu prakerja sebagai jaminan kehilangan pekerjaan," kata Dolfie saat dihubungi pada Sabtu, 14 September 2024.
 
Dengan begitu, Dolfie menilai perhatian yang diberikan pemerintah belum mengarah kepada penguatan kelas menengah dari aspek keberlanjutan pekerjaan ataupun kemandirian ekonomi.
 

Baca juga: BI Diharapkan Pangkas Suku Bunga Acuan Demi Pecut Daya Beli

 

Hanya berpihak pada ekonomi kelas atas

 
Pemerintah, lanjut dia, banyak memberikan insentif ekonomi pada kelas atas melalui berbagai kebijakan dan fasilitas untuk kemudahan pengusaha-pengusaha besar menjalankan kegiatan ekonomi.
 
"Pada kelas bawah, pemerintah juga banyak memberikan program perlindungan sosial dan subsidi. Di kelas menengah, pemerintah masih perlu memperkuat program-program bagi kelas menengah," ungkap Dolfie.
 
Adapun hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam upaya penguatan kelas menengah menurut Dolfie adalah menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, pemerintah juga perlu memperkuat industri nasional untuk menyediakan barang dan jasa kebutuhan dalam negeri dan berpihak terhadap industri nasional.