Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Dokumen Kemenko Marves
Insi Nantika Jelita • 2 December 2024 13:48
Jakarta: Posisi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan masih buruk, yakni di angka 6,8.
Angka ini terlampau tinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, seperti dengan Vietnam yang memiliki ICOR 5,7, Malaysia 4,9, dan Filipina dengan 4,4.
ICOR merupakan parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, biaya investasi yang dikeluarkan semakin efisien juga untuk menghasilkan output tertentu, begitu sebaliknya.
"ICOR kita nih masih jelek. Kalau Anda lihat ICOR kita dibandingkan Filipina, dibandingkan Malaysia, Indonesia itu paling tinggi, paling tidak efisien kita. Kita harus hati-hati mengenai ini," kata Luhut dalam diskusi Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, dilansir Media Indonesia, Senin, 2 Desember 2024.
Luhut menegaskan pemerintah perlu memperbaiki ICOR untuk mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air. Pasalnya, DEN mencatat adanya inefisiensi 30 persen atau senilai Rp1.000 triliun dari total belanja negara.
(1).jpg)
Ilustrasi kesibukan Kota Jakarta. Foto: Dokumen Kemenkeu
Pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi
Melihat masalah itu, Luhut menegaskan pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi agar biaya yang dikeluarkan semakin efisien.
Luhut juga mengaku telah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan digitalisasi dalam setiap birokrasi pemerintahan.
"Ini ada uang Rp1.000 triliun. Anda mau apaan itu. Makanya, saya melapor ke presiden, kita digitalisasi semua (birokrasi) kementerian/lembaga, datanya, lalu ada audit berkala," ucap Luhut.
Ia menuturkan dalam waktu dekat Presiden Prabowo akan meluncurkan Katalog Elektronik Versi A6, versi terbaru dari pengembangan e-katalog saat ini. Ini akan mencakup 90 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini.
Upaya tersebut dilakukan untuk pengelolaan anggaran yang lebih baik dan efisien.
"Presiden akan launching versi ke-6 e-katalog. Itu akan masuk 90 persen pengadaan barang dan jasa. Akan ada efisiensi (anggaran) hingga 40 persen, dan itu akan jadi source of revenue (sumber penghasilan) baru kita. Dengan adanya digitalisasi, sistem (pemerintahan) akan semakin efisien," jelas dia.
Streaming