Arab Saudi Kembali Diminta Normalisasi Hubungan dengan Israel

Riyadh: Amerika Serikat (AS) hampir siap dengan paket keamanan yang akan ditawarkan kepada Arab Saudi jika Riyadh bersedia menormalisasi hubungan dengan Israel, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

Blinken mengunjungi kerajaan itu pada hari Senin dalam perjalanannya yang ketujuh ke wilayah tersebut sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, yang kemudian melancarkan serangan tanpa henti di Gaza yang menuai kritik global.

Pemerintahan Presiden Joe Biden, meski mendukung Israel, telah meminta sikap moderat dari pemerintahnya dengan menggantungkan prospek hubungan formal dengan Arab Saudi.

Hubungannya ini berpotensi menjadi pengubah keadaan, karena negara Teluk itu adalah penjaga dua situs paling suci umat Islam.

Sebagai bagian dari kesepakatan apa pun, Riyadh diperkirakan akan menuntut jalan menuju status kenegaraan bagi Palestina serta jaminan keamanan gaya aliansi dari Washington, yang telah berulang kali mencoba, namun tidak berhasil dan mengalihkan fokusnya dari Timur Tengah.

"Pekerjaan yang telah dilakukan bersama oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat dalam hal perjanjian kita sendiri, menurut saya, berpotensi hampir selesai," kata Blinken dikutip dari TRT World pada Selasa, 30 April 2024. 

"Tetapi untuk melanjutkan normalisasi, diperlukan dua hal – ketenangan di Gaza dan jalan yang kredibel menuju negara Palestina," katanya pada pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Riyadh.

Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan, yang bertemu Blinken di Riyadh, juga mengatakan bahwa perjanjian AS-Saudi “sangat-sangat dekat”.

"Sebagian besar pekerjaan sudah selesai," katanya.

Namun dia mengatakan bahwa jalan menuju negara Palestina adalah “satu-satunya cara yang bisa berhasil”.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah penentang lama negara Palestina, yang oleh pemerintahan Biden dianggap sebagai satu-satunya solusi jangka panjang setelah perang Israel di Gaza.

Namun sebelum 7 Oktober, Netanyahu memandang normalisasi Arab sebagai warisannya, setelah merundingkan hubungan diplomatik formal dengan tiga negara yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko pada tahun 2020.

Bahkan jika pemerintahan Biden mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi, kesepakatan tersebut masih harus disetujui oleh Kongres. Hal ini karena para anggota parlemen, terutama dari Partai Demokrat yang mendukung Biden, bersikap kritis terhadap kerajaan tersebut atas dasar hak asasi manusia.

Seruan Riyadh untuk kerja sama nuklir sipil dengan Washington merupakan hal paling kontroversial. Para kritikus memperingatkan potensi perlombaan senjata dengan iran. 

Baca juga:  Arab Saudi Bantah Bantu Israel saat Cegat Rudal Iran

Konflik Iran-Israel

Blinken diperkirakan akan bertemu pada Senin malam dengan penguasa de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, untuk berbicara lebih lanjut mengenai normalisasi.

Ini adalah perjalanan pertama Blinken ke wilayah tersebut sejak perang bayangan panjang antara Israel dan Iran pecah.

Israel banyak disalahkan atas serangan tanggal 1 April di Suriah yang meratakan gedung diplomatik Iran, menewaskan beberapa anggota pasukan elit Garda Revolusi Iran termasuk dua jenderal.

Teheran membalasnya dengan menembakkan ratusan drone dan rudal ke lokasi militer di Israel, yang kemudian diduga melakukan serangan di Iran tengah. Tidak ada serangan yang menimbulkan kerusakan besar atau korban jiwa.

Blinken, yang mengemukakan situasi tersebut pekan lalu dengan para pemimpin Tiongkok, yang memiliki hubungan hangat dengan Iran yang menyatakan bahwa diplomasi telah menghentikan siklus pembalasan. 

"Kita hampir saja mengalami eskalasi atau penyebaran konflik, dan saya pikir berkat upaya yang sangat fokus dan penuh tekad, kita mampu menghindarinya," kata Blinken.

Berbicara sebelumnya pada hari Senin di hadapan para menteri luar negeri dari enam negara Teluk Arab, Blinken mengatakan kejadian tersebut "menyoroti ancaman yang akut dan terus meningkat dari Iran tetapi juga pentingnya kita bekerja sama dalam pertahanan terpadu."

Blinken mengatakan Amerika Serikat akan mengadakan pembicaraan dalam beberapa minggu mendatang dengan enam negara Dewan Kerja Sama Teluk mengenai mengintegrasikan pertahanan udara dan rudal serta meningkatkan keamanan maritim.

Amerika Serikat telah memiliki hubungan militer yang kuat dengan semua negara Teluk Arab, namun hubungan di antara keenam negara tersebut mengalami pasang surut.

Blinken mengatakan kawasan ini mempunyai pilihan mengenai masa depannya, termasuk “wilayah yang penuh dengan perpecahan, kehancuran, kekerasan, dan ketidakstabilan permanen."

Negara-negara Teluk Arab, melalui pertemuan mereka dengan Amerika Serikat, memilih “integrasi yang lebih besar” dan “perdamaian yang lebih besar”, katanya. (Nabila Ramadhanty Putri Darmadi)