Anomali Suara PSI, Pemerintah Dinilai Anies Harus Bertanggung Jawab

Jakarta: Pemerintah dinilai harus bertanggung jawab terkait anomali suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti PSI yang dipimpin anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep.

"Pemerintah harus ikut bertanggung jawab walaupun ketuanya adalah anak presiden, bukan berarti segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden," kata Anies di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu, 3 Maret 2024.

Anies menyebut sistem penghitungan suara KPU kerap membuat polemik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melihat hal tersebut dapat merusak kepercayaan publik.
 

Baca: Pengamat: Perolehan Suara PSI Potensial Salah atau Terjadi Penambahan Tak Normal

"Jangan sampai nanti membuat cacat pemilunya. Kalau pemilunya cacat semua. Nila setitik rusak susu sebelangak. Begitu terjadi peristiwa seperti ini maka akan merusak semua. Kalau merusak semua kepercayaan rakyat akan hilang terhadap proses pemilu kemarin," ucap Anies.

Menurut dia, pengawasan terhadap proses pemilu mesti diperketat secara berjenjang. Sehingga, prinsip pemilu yang demokratis secara konsisten dihadirkan.

"Malah lebih ketat lagi pengawasannya supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan, walaupun tanpa diperintah. Tapi inisiatif-inisiatif itu bisa terjadi," ujar Anies.

Publik dihebohkan dengan perolehan suara PSI yang naik signifikan berdasarkan data real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). PSI memperoleh 2.403.321 suara atau sudah tembus 3,13 persen berdasarkan data per Minggu, 3 Maret 2024, pukul 16.07 WIB.

Data yang masuk baru sebesar 65.81 persen dan dihimpun dari 541.785 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 823.236 TPS.

Di sisi lain, pada data dari hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, suara PSI tidak mencapai tiga persen. Hal itu menuai pertanyaan dari berbagai pihak.