Ilustrasi BBM. Foto: MI/Panca S
Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Badan Usaha Penugasan untuk melakukan mitigasi pasokan
BBM menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra mengatakan, pasokan bahan BBM menjelang Pilkada perlu dijaga Badan Usaha Penugasan sebagaimana libur RAFI 2024 lalu.
Menurutnya, pengalaman yang diperoleh selama libur Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2024, serta kegiatan lainnya, dapat dijadikan pelajaran untuk menyukseskan kegiatan besar di Tanah Air di masa mendatang.
"Di 2024 ini masih ada dua event besar yang waktunya berdekatan, yaitu Pilkada dan libur Nataru 2024/2025. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama libur RAFI 2024, hendaknya menjadi alat untuk kita melakukan evaluasi sekaligus mitigasi agar pelaksanaan kedua event tersebut aman terkendali,” ungkap Yapit dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Juni 2024.
BPH Migas mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, sehingga distribusi BBM selama RAFI berjalan lancar. Kinerja baik ini harus terus ditingkatkan.
Ketersediaan pasokan BBM di FT Baubau aman
Yapit saat mengunjungi Integrated Terminal BBM Baubau yang dipimpin oleh Bapak Capt. Arvan Anwir Tjoneng dan melihat ketersediaan pasokan BBM di FT Baubau pada saat ini, dipastikan aman.
"Coverage day BBM di terminal BBM Baubau di atas 14 hari, ini menandakan layanan distribusinya baik sehingga kemungkinan adanya antrian BBM pada SPBU dapat dihindari," ucap dia.
Yapit juga mengingatkan pentingnya adanya buffer zone yang akan membantu menjaga keselamatan fasilitas dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah Terminal BBM.
"Belajar dari peristiwa yang terjadi di beberapa Terminal BBM, sangat penting menjaga buffer zone. Tidak ada pemukiman-pemukiman ilegal di dekat Terminal BBM agar keselamatan migas dapat terjaga, baik itu keselamatan pekerja, masyarakat dan fasilitas,” tutur dia.
Pj Walikota Baubau M. Rasman Manafi mendukung pentingnya menjaga buffer zone. Ia meminta agar Badan Usaha Penugasan dapat terus berkomunikasi dengan Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.
"Agar buffer zone terjaga, sering-seringlah berinteraksi dengan Dinas Tata Ruang, untuk menjamin tidak terjadi konversi lahan di buffer zone ini. Seperti halnya bandara, di sekitarnya juga tidak ada pemukiman untuk menjaga keselamatan,” kata Rasman.
Streaming