Pemerintah Dorong Industri Otomotif Lewat Kendaraan Listrik

Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin mengungkapkan sebagai produsen dan pasar mobil penumpang terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berpeluang memperkuat industri otomotif tanah air melalui kendaraan listrik.

“Kenapa kita fokus sektor otomotif? Karena salah satu industri utama di Indonesia adalah industri otomotif. Indonesia adalah pasar dan produsen mobil penumpang terbesar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, dari sisi ekonomi sendiri, industri otomotif itu juga sangat penting. Tercatat nilai ekspor Rp70 triliun di 2021 dengan pekerja 1,5 juta orang langsung. Jadi intinya industri otomotif adalah soko guru di ekonomi nasional dan tentunya itu harus kita jaga,” Deputi Rachmat dikutip dari Infopublik.id, Sabtu, 4 November 2023.

Rachmat, potensi itu didukung dengan sumber daya alam Indonesia yang dapat memenuhi permintaan rantai pasok kendaraan listrik global.

“Industri apa yang kita bangun tentunya yang cocok dengan sumber daya alam kita dan pasar kita. Salah satunya adalah industri otomotif, yang kebetulan kita punya critical minerals yang dibutuhkan untuk misalnya baterai dan mobil (listrik). Jadi itu peluang yang sangat besar yang harus kita ambil. Jangan sampai kita hanya beli saja, tapi industri kita mati karena ini buatan pihak lain. Itulah kenapa kita harus bergerak mengenai itu dan pemerintah mendorong untuk memberikan beberapa bantuan,” tutur dia.

Rachmat menekankan bahwa dunia saat ini berbondong-bondong beralih ke kendaraan listrik. Hal itu selaras dengan upaya global mendorong dekarbonisasi, mengurangi emisi dan polusi dengan kendaraan listrik.

“Itu trennya sejak penandatanganan Paris Agreement pada 2016. Kemudian sejak 2017 ke atas, penjualan kendaraan listrik naik 50 persen setiap tahun dan ada tren dari berbagai negara ditunjukkan bahwa jika suatu negara itu telah mencapai 5-10 persen penjualan barunya kendaraan listrik, maka dia akan melewati titik kritis. Kalau kita melihat sendiri, di dunia pada 2021 sudah 8,7 persen, kemudian 2022 sudah 14 persen, dan 2023 estimasi 18-20 persen. Jadi dunia secara global sudah melewati titik kritis itu. Jadi bayangan kita ini sudah mencapai poin dunia akan menuju ke kendaraan listrik,” papar dia.

Adapun penyumbang terbesar kendaraan listrik tersebut berasal dari tiga negara dengan pasar otomotif terbesar di dunia yakni Tiongkok dengan hampir 30 persen pada 2022, diikuti Uni Eropa sebesar 21 persen, serta Amerika sebesar 6 persen.

“Jadi mereka sudah lewat titik kritis, dan tren dunia akan menuju ke sana. Untuk Indonesia sendiri, keyakinan kita dari pemerintah pusat bahwa Indonesia juga akan ikut serta, karena kita lihat bahwa begitu sudah mengadopsi kendaraan listrik di Indonesia, dia akan mendapatkan beberapa keunggulan," ujar dia.

Adapun benefit itu sendiri di antaranya adalah biaya operasional kendaraan listrik lebih murah bagi konsumen hingga udara yang lebih bersih bagi masyarakat karena berkurangnya emisi dan polusi. Tak hanya itu, bebas ganjil genap berlaku untuk pengguna kendaraan listrik (di kawasan Jakarta) serta pemerintah hadir memberikan bantuan berupa insentif untuk motor sebesar 7 juta serta mobil dengan pajak 1 persen. Sehingga mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik.

kurangi impor BBM

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Selatan Junaedi menambahkan aadopsi kendaraan listrik dapat mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan menghemat.

“Itu adalah peluang besar bagi provinsi Sulawesi Selatan untuk mengoptimalkan kapasitas listrik yang telah terpasang dan mendukung peralihan ke kendaraan listrik berbasis baterai. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) telah menjadi terobosan revolusioner dalam industri otomotif dan memiliki dampak yang sangat penting untuk masa depan,” ujar Karo Junaedi.

Selain Deputi Rachmat dan Karo Junaedi, acara itu dihadiri juga dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, PT. Surveyor Indonesia, Universitas Hasanuddin dan berbagai pihak terkait lainnya.